Beranda Hukum Jokowi Bagi 1.300 Sertifikat di Lamteng, Ini Harapan Warga Sukapura Lampung Barat

Jokowi Bagi 1.300 Sertifikat di Lamteng, Ini Harapan Warga Sukapura Lampung Barat

516
BERBAGI
Erika Dirgahayu (kiri) bersama perwakilan warga Pekon (Desa) Sukapura, Kecamatan Sumberjaya,Kabupaten Lampung Barat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 April 2018. Mereka menuntut kejelasan status lahan seluas 309 hektare yang masuk dalam kawasan hutan lindung Register 45 B (Foto:Dokumentasi .Warga Pekon Sukapura)
Erika Dirgahayu (kiri) bersama perwakilan warga Pekon (Desa) Sukapura, Kecamatan Sumberjaya,Kabupaten Lampung Barat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 April 2018. Mereka menuntut kejelasan status lahan seluas 309 hektare yang masuk dalam kawasan hutan lindung Register 45 B (Foto:Dokumentasi .Warga Pekon Sukapura)
Virtual Product March 2019

TERASLAMPUNG.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja bangga karena sudah membagikan puluhan juta sertifikat tanah gratis kepada rakyat di beberapa daerah di Indonesia. Namun, bagi warga Pekon (Desa) Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi itu terasa menyayat hati karena tidak mendapat perhatian pemerintah.

Bagi warga Sukapura yang hingga kini statusnya tanah miliknya tidak jelas — karena di era Orde Baru tiba-tiba dimasukkan ke dalam hutan register– , bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Jokowi terlalu menyakitkan hati.

“Bagaimana dengan  nasib hak atas tanah kami di Sukapura,Sumberjaya, Lampung Barat? Pak Presiden tolong diliat rakyat bapak di Desa Sukapura Lampung Barat. Sudah 65 tahun kami hidup dikekang oleh ketidakpastian hak atas tanah kami. Kenapa kami terlupakan dan tidak diberi kepastian hukum? Tanah kami adalah tanah tranmigrasi tahun 1952. Pak Presiden Soekarno langsung yang mengatarkan para orang tua kami ke Sumberjaya,” tutur Erika Dirgahayu (47), salah satu putra eks-transmigran program Badan Rekonstruksi Nasional (BRN) pemerintah RI, saat menanggapi pembagian 1.300 lembar sertifikat tanah bagi warga Lampung Tengah oleh Presiden Jokowi, Jumat (23/11/2018).

Erika mengaku, penempatan 98 transmigran yang merupaan eks pejuang oleh Presiden Soekarno adalah sah. Saat itu mereka mengelola 309 hektare lahan. Namun, lahan tersebut tiba-tiba dimasukkan ke dalam Register 45 Sumberjaya.

BACA: Presiden Jokowi Serahkan 1.300 Sertifikat Tanah untuk Warga Lampung Tengah

Kini, dari 98 transmigran tersebut anak keturunannya di Sukapura sekitar 500 kepala keluarga. Tiga di antaranya adalah transmigran yang dibawa Presiden Soekarno dari Jawa Barat pada tahun 1952.

“Sejak 1992 terjadi operasi pengusiran terhadap kami. Pada tahun 1994 dan 1995 pemerintah melakukan operasi gajah dan mengusir penduduk dengan gajah. Kami diusir, padahal kami sudah menempati puluhan tahun, baik itu penduduk yang sebelum merdeka sudah menempati dan para transmigran BRN,” katanya.

Erika mengaku,didampingi Bupati Lampung Barat (saat itu Mukhlis Basri) dan Bupati Parosil Mabsus pihaknya sudah berusaha menanyakan kejelasan status tanah di Pekon Sukapura Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional.

“Bahkan kami pernah berunjuk rasa di depan Istana Negara. Namun, sampai sekarang masih belum jelas tindak lanjutnya,” katanya.

Menurut Erika, kalau Presiden Jokowi ingin benar-benar mewujudkan Nawa Cita, maka Presiden Jokowi harus berbuat yang konkret untuk warga Sukapura yang jelas-jelas menjadi korban kebijaksanaan pemerintah.

“Sebab kami ini rakyat Indonesia. Para orang tua kami dibawa Presiden Soekarno dari Pulau Jawa ke Lampung dengan dokumen sah. Kami bukanlah perambah,” tegasnya.

 

Loading...