| Presiden RI Joko Widodo saat berbicara pada forum KTT G-20 di Brisbane Convention Exhibition Center Australia, Sabtu (15/11). Foto: dok Sekkab |
BRISBANE, Teraslampung.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia akan membangun demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang ditentukan dan mementingkan kelompok elite politik. Menurut Jokowi, Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia dan akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang didambakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan intervesi pada Sidang Pleno KTT G-20, di Brisbane Convention Exhibition Center (ECBC), Australia, Sabtu (15/11) sore waktu setempat.
Dalam sidang yang berlangsung tertutup itu, Presiden Jokowi mengawali intervensinya dengan menguraikan apa yang dilakukannya semenjak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan apa yang akan dilakukannya sebagai Presiden RI dalam lima tahun ke depan.
Presiden Jokowi mengatakan, selama menjadi Walikota Solo telah melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak, dari cara manual ke sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen,” papar Jokowi.
Reformasi lain yang dilakukannya adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu. Jokowi mengaku menetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.
Menurut Jokowi, ketika dirinya menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta Jokowi memperkuat kualitas birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada “melayani masyarakat”, bukan “memerintah”.
Saat itu Jokowi juga memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based, dengan melakukan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut.
“Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat,” papar Jokowi.
“Melalui sistem on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan,” imbuhnya.
