JAKARTA, Teraslampung,com– Presiden Joko Widodo tidak mau menanggapi kritikan yang dilontarkan berbagai elemen masyarakat terkait penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Menurut Jokowi penunjukan Budi Gunawan sudah sesuai prosedur, yakni melalui Kompolnas.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Kepolisian RI.
“Saya menduga jangan-jangan memang itu disengaja tidak melibatkan KPK dan PPATK karena kemungkinan ada stabilo merah nanti,” kata Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Senin (12/1/2015).
Menurut Emerson, ada ketidakkonsistenan Presiden Jokowi dalam menunjuk pejabat yang menjadi orang-orang kepercayaannya. Ketika hendak memilih para menteri Presiden Jokowi menggandengn KPK dan PPATK. Sedangkan ketika hendak menunjuk calon Kapolri, Jokowi mengabaikan fakta penting terkait calon Kapolri.
“Kalau yang dipilih karena dekat dan kenal, apakah tidak memperhatikan aspek integritas? Kami tidak pernah mengusung nama tertentu tapi kami butuh calon Kapolri seperti Hoegeng. Jangan hanya faktor kenal dekat dan loyal, untuk apa orang loyal tapi rusak citra pemerintah?” tutur Emerson, seperti ditulis, kompas,com.
Emerson menilai Jokowi telah melanggar prinsip nawa cita yang menjadi program unggulannya sejak masa pencalonan presiden. Dalam nawa cita, Jokowi berjanji memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi.
Nama Budi Gunawan disebut-sebut dalam kasus rekening gendut Kepolisian RI. Pada tahun 2010, laporan majalah Tempo menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki “rekening gendut”. Dalam investigasinya, Tempo menemukan dugaan transaksi mencurigakan yang diterima para petinggi polisi, termasuk Budi yang saat itu masih berpangkat sebagai Inspektur Jenderal.
Terkait dugaan ini, Budi telah membantahnya. Ia menyebut Laporan hasil analisis PPATK telah menunjukkan tak ada persoalan dengan rekeningnya. “Masalah itu perlu saya luruskan. Laporan dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) pada tahun 2010,” ujar Budi seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
“Proses seleksinya dari mana, paling tidak ada dua institusi, KPK dan PPATK, maka publik curiga Budi Gunawan bukan pilihan murni Jokowi, ada tekanan pihak tertentu,” kata Emerson.
Sementara itu, Kompolnas menyatakan, ada lima nama yang awalnya disodorkan oleh Kompolnas kepada presiden. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.
Menurut Kompolnas, semuanya telah menjalani proses penelusuran jejak rekam. Salah satunya adalah dengan melakukan penelusuran internal. Surat rekomendasi dari Kompolnas diberikan pada 9 Januari pagi hari. Tak sampai satu hari, Jokowi langsung menunjuk Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati.
Surat penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri itu kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di hari yang sama. DPR nantinya yang akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap calon Kapolri itu.
Anggota Kompolnas, Neta S. Pane, menyayangkan protes dan kritikan terhadap penunjukan Bambang Gunawan sebagai Kapolri baru dilakukan setelah Presiden menunjuk Kapolri baru. Menuurut Nata, seharusnya protes dilakukan sebelum Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Pada 11 Desember 2014 lalu sudah kami prediksi. Tetapi saat itu banyak orang yang tidak percaya. Sekarang sudah ditetapkan Presiden Jokowi, kok ribut ribut. Pengangkatan Kapolri itu hak prerogatif Presiden Kalau mau protes sebelum diangkat dong. Sekarang sudah diangkat. Sudah masuk barang,: kata mantan wartawan itu.
Bambang Satriaji
