Beranda Kolom Kopi Pagi Jokowi Maling Kundang

Jokowi Maling Kundang

4171
BERBAGI

Nusa Putra*

Ratusan spanduk bertebaran di Jakarta pada Februari 2015. Tulisan besar hitam di kain putih bertuliskan JOKOWI MALING KUNDANG.

Sebagian besar kita masih ingat, Malin Kundang adalah kisah seorang anak yang durhaka pada ibunya. Kemudian disumpah menjadi batu.

Spanduk itu pastilah ada hubungannya dengan keputusan Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita semua juga tahu Megawati dan PDIP lah yang sangat ngotot memaksakan agar Budi Gunawan dilantik.

Tidak penting siapa yang memasang spanduk itu. Boleh jadi pemasangnya adalah pihak yang ingin mengadu domba. Tidak tertutup kemungkinan pemasangnya memiliki rencana jahat agar terjadi konflik lagi di antara masyarakat. Namun, bisa jadi yang memasang adalah bagian dari pihak yang kecewa atas keputusan Jokowi. Mereka kecewa berat karena keinginan dan kepentingannya tidak tercapai.

Bila kita lihat pernyataan para kader PDIP di berbagai media memamg tampak mereka tidak dapat menyembunyikan kemarahan dan kekecewaannya. Kita juga jadi bertanya-tanya. Mengapa mereka ngotot memaksakan pelantikan Budi Gunawan? Ada kepentingan dan rencana apa?

Mereka sama sekali mengabaikan penolakan masyarakat terhadap pelantikan Budi Gunawan. Tampaknya mereka menggunakan prinsip anjing menggonggong kafilah berlalu. Jika begitu, saatnya anjing menggigit kafilah. Artinya rakyat juga harus menunjukkan sikap yang jelas terhadap PDIP.  Terutama pada pilkada serentak yang akan dilakukan sebentar lagi.

Sekarang semuanya sangat jelas bagi kita. Siapa yang nyata-nyata menyerang KPK. Pelapor kasus Bambang Wijoyanto adalah kader PDIP. Penyerang Abraham Samad adalah Hasto, Plt Sesjen PDIP. Kita juga tidak lupa, Hendropriyono, orang dekat Megawati yang mengirimkan bunga ucapan selamat pada Kabareskrim baru yang kemudian mengungkit kasus Abraham Samad dan penyidik KPK. Semuanya pasti terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Tidak ada alasan lain. Mengerikan, KPK dikorbankan.

Jadi spanduk yang sekarang beredar itu adalah bagian tak terpisahkan dari persoalan Budi Gunawan. Siapa pun yang memasangnya dan apapun niat dan tujuannya. Pastilah Jokowi yang diserang.

Kisah Maling Kundang terjadi dalam keluarga, antara seorang ibu yang baik dan berbudi berhadapan dengan anak yang jahat. Anak yang malu memiliki ibu miskin dan tua renta, sedangkan dia kaya raya, ternama dan sangat dihormati. Itulah yang menyebabkan sumpah ibunya efektif. Jangan dikira semua ibu bisa terujud sumpahnya menjadi kenyataan. Hanya ibu yang baik yang berlaku sumpahnya. Ibu bergaya Mak Lampir tentulah hanya efektif bila meyumpahi diri sendiri.

Kasus Budi Gunawan terjadi dalam kerangka negara yang melibatkan beragam kepentingan kelompok orang yang berada pada lingkar dalam kekuasaan berhadapan dengan aspirasi masyarakat luas. Masyarakat tidak menginginkan seorang pejabat tinggi, penegak hukum, terlibat  kasus dugaan korupsi.

Masyarakat telah mendapatkan informasi bahwa nama Budi Gunawan juga diusulkan menjadi anggota kabinet dan terlempar karena catatan merah dari KPK. Artinya rakyat menginginkan penyelenggara negara yang bersih. Itulah sebabnya beragam elemen dalam masyarakat menyampaikan protes berupa keberatan saat namanya menjadi calon tunggal Kapolri.

Masyarakat mendukung KPK karena kerinduan pada pemerintahan yang bersih. Pemerintahan bersih memang bisa diusahakan melalui KPK. Bahwa praperadilan memenangkan KPK, masyarakat dan sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa keputusan hakim itu melampaui batas kewenangannya. Meskipun Budi Gunawan menang, tetapi pokok masalah mengapa ia dijadikan tersangka tidaklah gugur. Karena praperadilan tidak memasuki pokok perkara.

Kapan pun kasus dugaan rekening gendut Budi Gunawan bisa dibuka kembali. Sejatinya lebih baik kasus ini masuk pengadilan untuk membuktikan Budi Gunawan bersalah apa tidak. Menang pada tingkat praperadilan justru membuat tuduhan itu jadi ngambang. Tentu saja itu merugikan Budi Gunawan. Apalagi kasus ini kemudian berakibat pelemahan KPK, sungguh amat merugikan negara dan rakyat.

Atas dasar itulah rakyat semakin mendukung KPK yang  diluluhlantakkan. Sedangkan arus penolakan terhadap pelantikan Budi Gunawan semakin kuat dan deras. Inilah yang terjadi setiap kali KPK dilemahkan. Rakyat menggunakan nurani dan nalar sehatnya saat mendukung dan membela KPK. Sebab merekalah yang paling merasakan akibat kejahatan para koruptor.

Dalam konteks itulah keputusan Jokowi harus dimengerti. Konteksnya adalah negara, masyarakat dan kebijakan publik. Karena itu penggunaan Maling Kundang yang terjadi dalam konteks keluarga sama sekali tidak tepat.

Bila pun Jokowi dianggap Maling Kundang, kita tegaskan, lebih baik Jokowi mendurhakai ibu politiknya daripada mendurhakai rakyat. Mendurhakai rakyat bisa berakibat fatal baginya. Sebab ia menjadi presiden karena dipilih rakyat, bukan dipilih partai pendukungnya.

Bila partai pendukungnya tidak betah dengan sikap Jokowi yang tidak mau mendurhakai rakyat, silahkan angkat kaki saja. Tarik menteri dari kabinet dan jadi partai oposisi. Kita akan buktikan, apakah Jokowi bisa tetap efektif menjalankan pemerintahan tanpa mereka.

INDONESIA HEBAT BILA PRESIDEN TIDAK PERNAH MENDURHAKAI RAKYAT!

*Dosen UNJ

Loading...