Juniardi: Proyek tanpa Papan Nama Termasuk Pelanggaran

  • Bagikan

Feaby/Teraslampung.com

Pembangunan rehab kantor SMK N I Kotabumi yang tidak dilengkapi papan nama proyek. 

Kotabumi–Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Lampung, Juniardi, menegaskan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“(Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang,” tandas Juniardi, belum lama ini.

Menurut anggota dewan kehormatan PWI Lampung ini, plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik. 

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Lampung Utara (Lampura) baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak sekolah, Juniardi kembali menandaskan apa yang dilakukan itu pihak rekanan atau sekolah telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres,” tukas dia.

Sayangnya apa yang dinyatakan oleh Ketua KIP Lampung ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di SMK N I Kotabumi. Proyek rehab kantor yang tengah dikerjakan dan bersumber dari dana bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.1.004.300.000 ini dikerjakan tanpa plang informasi proyek.

Kepala SMKN I Kotabumi, Zainal Abidin ketika ditanya seputar persoalan itu, berdalih bahwa pemasangan plang nama proyek itu bukan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebab, Petunjuk Teknis (juknis) dalam pembangunan rehab itu tidak mewajibkan pihaknya untuk memasang plang. 

“Memang belum dipasang plangnya. Tapi kalau ada yang tanya soal proyek ini, saya akan jelaskan semuanya,” kelit dia.

Zainal memaparkan, proyek rehab kantor yang tengah dikerjakan yang bersumber dari dana bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menelan anggaran sebesar Rp. 1.004.300.000. Rehab gedung ini juga menerapkan sistem swakelola yang melibatkan elemen terkait dalam sekolah.

Loading...
  • Bagikan