Beranda Views Opini Jurnalisme Profetik

Jurnalisme Profetik

1186
BERBAGI
Budi Hatees
Ketika
Republika muncul awal dekade 1990-an, ummat Islam merasa punya media.
Perusahaan yang menerbitkannya, menerbitkan saham ummat. Siapa saja, ummat
Islam, boleh berkontribusi membeli saham.
           
Zaman
itu, negara Orde Baru sangat kuat. Sulit mendapat Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP). Tapi media ini melalui Ketua ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia), BJ Habibie, bisa dengan mudah mendapatkannya.
           
Ketika
itu saya mahasiswa Ilmu Jurnalistik di sebuah kampus di Jakarta Selatan. Dalam
kelompok diskusi yang digerakkan oleh para mahasiswa pecinta jurnalisme, sering
digelar diskusi soal dunia media massa di negeri ini. Kami menilai, tanpa
kedekatan Habibie dengan Presiden Soeharto, sulit bagi Republika untuk
beroperasional.
           
Banyak
pengusaha yang telah mengajukan SIUPP ke Direktur Jenderal Pers dan Grafika,
tapi belum mendapat persetujuan. Termasuk SIUPP yang kami ajukan untuk
mendirikan media berbentuk tabloid, yang akan disebarluaskan ke berbagai
komunitas pecinta jurnalisme di seluruh Indonesia.
           
Kelak,
setelah rezim Soeharto lengser, izin-izin itu keluar. Mudah, cepat, dan tak
bertele-tele. Dan kami, para mahasiswa pecinta jurnalisme, menjadi bagian dari
institusi-institusi pers yang baru itu.
           
Kehadiran
Republika sebetulnya mengusung jurnalisme  alternatif. Bukan jurnalisme baru, karena
jurnalisme seperti itu sudah diusung Tabloid Jumat. Ada juga Tabloid
Dakwah.
Bahkan, majalah Amanah, yang salah seorang redakturnya
adalah Ahmad Tohari, novelis yang terkenal dengan trilogi Ronggeng Dukuh
Paruh
, sering menulis kolom yang memperjuangkan nilai-nilai Islam.
           
Kebetulan,
salah seorang dosen di kampus, bekerja di tabloid Jumat. Ia dosen mata
kuliah Agama Islam, seorang ustad yang kalem. Ucapan-ucapannya punya pretensi
untuk selalu beramanat. Saya acap ngobrol dengan dirinya. Bukan soal
jurnalisme. Tapi, soal-soal hidup, soal kuliah, utamanya soal religiusitas
dalam bingkai nilai-nilai agama Islam.
           
Kelak,
percakapan dengan dirinya mendorong saya untuk sering berkunjung ke
“masjid-masjid unik” di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Saya juga acap
menghabiskan waktu di sebuah masjid di kawasan Sawah Besar. Di masjid-masjid
itu, selalu ada orang yang dengan senang hati membagi ilmu agama Islam.
Keberadaan mereka seperti para ahli kitab di zaman lampau, yang menyampaikan
kandungan kitab suci tanpa pamrih.
           
Saya
membayangkan mereka, orang-orang yang membagi ilmu agama Islam tanpa pamrih itu
ketika membaca seluruh isi Republika. Bukan cuma berita atau karya-karya
jurnalismenya, tapi juga materi seluruh iklan yang muncul pada tiap halaman.
Semua berpretensi mengusung amanat. Nilai-nilai agama Islam adalah ideologi
yang sangat lekat.
           
Mungkin
lantaran Republika diterbitkan ICMI. Lembaga ini digerakkan para
cendekiawan Islam. Nama mereka sudah santer sebagai nara sumber media massa. Gagasan
mereka tentang ummat Islam brilian. Sering, mereka memicu polemik yang tajam.
Apalagi bila sampai pada urusan pertarungan ideologi Islam versus Barat, yang
menyeret-nyeret kebijakan-kebijakan negara beraliran pembangunanisme.
           
Habibie
sedang naik daun citranya di lingkungan Pemerintah Orde Baru. Ia dekat dengan
Presiden Soeharto. Pemikirannya tentang pembangunanisme sangat brilian. Ia
memperkenalkan apa yang kemudian disebut Habibienomic. Pemikiran ekonomi itu
muncul ketika Bengawan Ekonomi, ayah Prabowo Subiakto, mengundurkan diri dari
kabinet.
           
Habibie
dengan konsep teknologisasi, mewujud lewat persembahan CN-235 kepada rakyat. Ia
menyatukan para cendekiawan muslim dalam wadah bermerek ICMI. Kata
“cendikiawan” melekat dengan kata “muslim”, membuat ICMI
identik sebagai lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan ummat Islam.
           
Meskipun,
belakangan, ternyata ICMI mendorong para cendikiawan muslim untuk berpolitik.
Condong sebagai sayap Golongan Karya. Para cendikiawannya diikat atas nama
kader Golongan Karya.  
           
ICMI
terseret dalam arus politik. Posisinya semakin kuat. Habibie punya peran besar
dalam kabinet. Dengan sendirinya punya kekuasaan dalam pemerintahan. Ia,
tiba-tiba, mengusulkan pembelian kapal perang ronsokan sisa Jerman Timur. ABRI
merasa kewenangan mereka dilampaui. Menteri Keuangan, Marie Muhammad, merasa
ditelikung.
           
Tahun
1994 ketika itu dan majalah Tempo membuat liputan khusus tentang kapal perang
rongsokan itu.  Republika tak
memuat berita itu. Kita bisa menebak, karena Republika milik ICMI.
Sedangkan ICMI berada dalam genggaman Habibie.
           
Untung
bagi Republika,  ketika
majalah Tempo diberangus, koran ummat Islam ini justru tidak. SIUPP
tabloid Detik dan majalah Editor juga disita. Tiga institusi
media tutup seketika. Republika tetap berdiri.
Cuma,
koran yang diharapkan memperjuangkan kepentingan ummat Islam ini, berubah jadi
alat politik ICMI. Padahal, pembelian kapal rongsokan itu, jelas mengabaikan
kepentingan ummat Islam. Mestinya, sebagai koran yang mengusung semangat
pencerahan ummat Islam, Republika juga membeberkan hal-hal yang
subtansial seperti itu.
           
Kami,
mahasiswa pecinta jurnalisme, mendiskusikan soal pembredelan itu. Beberapa
rekan menyatakan prihatin, lainnya sangat berduka. Kami memutuskan bergabung
untuk menggelar aksi dengan massa dari kampus lain, menolak pembredelan itu.
Sejak itu, kepercayaan terhadap misi pencerahan ummat islam pada Republika,
perlahan-lahan tergerus dari diri kami.
           
Ingatan
soal Republika ini berkelebat. 
Adalah Parni Hadi, orang yang ikut membidani kelahiran Republika.
Pada Maret 2014 lalu ia meluncurkan bukunya, Jurnalisme Profetik.  Konon, buku itu hasil pemikiran dan
permenungannya selama menjadi jurnalis, sejak awal 1973.
           
Waktu
41 tahun sangat panjang untuk menghasilkan sebuah buku, Jurnalisme Profetik.
Menjadi jurnalis selama 41 tahun, tentu membuat seseorang kaya akan pengalaman.
Saya
membayangkan betapa dasyatnya buku itu. Barangkali, buku ini akan sejajar
dengan karya-karya monumental Garbriel Garcia Marque, jurnalis cum sastrawan.
Tapi, bukan itu yang menjadi perhatian saya, melainkan jurnalisme profetik
itu.  
Setelah
sekian lama, baru saya tahu nama jurnalisme yang satu ini. Jurnalisme yang
melekat pada laku jurnalisme Republika. Jurnalisme
dengan nilai-nilai kebenaran. “Jurnalisme kenabian,” tulis Parni Hadi.
Kata
profetik dari bahasa Inggris, “prophetic”. Artinya adalah kenabian. Jurnalisme
profetik adalah jurnalisme kenabian. Maksudnya, jurnalisme yang meneladani akhlak
dan perilaku mulia para nabi dan rasul dari semua agama. Kita tahu, tugas para
nabi dan rasul menurut Al Quran, menyampaikan kabar gembira dan memberi
peringatan, mengajak orang berbuat kebaikan dan memerangi kebatilan atau amar makruf, nahi munkar.
           
Jurnalisme
profetik memposisikan jurnalis sebagai nabi. Mengacu pada pemahaman Parni Hadi,
jurnalisme profetik (prophetic journalism)
merupakan suatu bentuk jurnalisme yang 
tidak hanya menulis atau melaporkan berita dan peristiwa secara lengkap,
akurat, jujur, dan bertanggung jawab atau sekedar memenuhi kaidah dan teknis
jurnalistik semata. Juga memberikan petunjuk ke arah transformasi atau
perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam. Ini berarti, suatu
jurnalisme yang secara sadar dan bertanggung jawab memuat kandungan nilai dari
cita-cita ideologi, etik dan sosial Islam.
           
Saya
ingat Republika pada 1994 lalu.
Ketika itu Parni Hadi bekerja di sana. Ia adalah bidan yang membangun Republika. Sebagai bidan, tentu, isi
kepalanya membentuk Republika. Juga,
menjadi ruh yang menghidupi Republika.
Ruh
jurnalisme Republika, yang
digembar-gemborkan sebagai koran ummat Islam, adalah jurnalisme profetik.
Jurnalisnya dituntut untuk senantiasa memegang teguh amar makruf, nahi munkar.  Tapi, dalam kasus kapal perang rongsokan yang
direkomendasi Habibie agar dibeli pemerintah, Republika tidak memainkan perannya kecuali berdiri sebagai
pendukung pemerintah (ICMI).
           
Sebab
itu, jurnalisme profetik adalah jurnalisme munafik. Mohammad A. Siddiqi,
penulis buku Ethics and Responsibility in
Journalism: An Islamic Perspective
, tentu tak setuju dengan simpul ini.
Baginya, jurnalisme profetik perlu, dan harus ada komunitas dari para jurnalis
seperti ini untuk membangun kode etik sendiri.
Dari
pengamatannya, belum ada kode jurnalistik yang secara tegas didasarkan atas
prinsip-prinsip Islam. Itu sebabnya, lebih dari satu miliar Muslim di seluruh
dunia, tidak mempunyai kontrol terhadap informasi yang disajikan oleh pers di
seluruh dunia terutama negara-negara adikuasa informasi.
           
Ia
menyebut, negara-negara yang berpenduduk Muslim seperti Indonesia, Pakistan,
Turki, Mesir dan Iran serta negara-negara lainnya, masih mendasarkan jurnalisme
pada bias sekuler. Ucapannya sejalan dengan keprihatinan para cendikiawan
muslim atas dinamika abad informasi. Sebut saja Ziauddin Sardar dalam bukunya, Information and the Muslim World: A Strategy
for the Twenty-firt Century (1988).
Sardar khawatir masa
depan muslim di abad informasi, menyimpulkan bahwa banyak informasi bias
secular mempunyai relevansi kecil terhadap Negara-negara muslim. Sebab itu,
perlu dipikirkan mengembangkan sebuah infrastruktur demi menghasilkan informasi
yang sesuai dengan kebutuhan Negara-negara muslim.
           
Gagasan
soal infrastruktur ini mendorong Negara-negara Organisasi Konferensi Islam
(OKI) berkumpul di Jeddah, Saudi Arabia. Tahun 1979, OKI kemudian membentuk International
Islamic News Agency (IINA. Pada 1980 digelar International Conference of Muslim
Journalists di Jakarta. Pelaksananya Rabithah al-Alam al-Islami (Liga Islam
Dunia) yang menghasilkan Deklarasi Jakarta.
Pertemuan
itu dilaksanakan pada 1-3 September 1980 dihadiri sekitar 300 wartawan dan
pengarang Islam dari 52 negara yang juga dihadiri peninjau dari Liga Islam
Dunia, Asosiasi Bank Islam Internasional dan Unesco. Di situ dirumuskan
kesepakatan untuk bekerjasama merumuskan jurnalisme Islam dan etik yang
berkaitan dengannya.
           
Inilah
awal jurnalisme profetik muncul. Ia dipahami sebagai jurnalisme Islami. Jurnalisme
profetik bukan domain Parni Hadi. Bahwa Parni Hadi pernah mencobausahakannya di
Republika, memang tidak keliru. Bahwa
Republika ternyata gagal, memang
tidak keliru. Persoalan muncul: kenapa jurnalisme Islami selalu tidak berhasil
di negeri ini.
           
Majalah
Sabili pernah mengemparkan, terutama
karena liputannya terkait kerusuhan di Ambon. Sekarang, hidupnya
memprihatinkan. Salah seorang bekas pengelolanya, mengaku Sabili telah dikooptasi kepentingan kapitalis. Keuntungan bisnis
jadi orientasi utama, dan misi awal terabaikan.
Inilah
kasus yang umum mendera media-media berbasis Islam. Padahal, media-media ini
memiliki jurnalis dengan semangat profetik yang luar biasa. Bagaimana mungkin
masih bisa kalah dengan kapitalis.
Di
negeri kita banyak media yang mengemban amanat Pan Islamisme, yang dirintis
Jamaluddin Al-Afghani dan Mohammad Abduh lewat majalah Al-Urwatul Wutsqa  (terbit di
Paris akhir abad ke-19. Ada majalah Al
Munir
(1911) di Sumatra pimpinan Dr H. Abdullah Ahmad, Utusan Hindia (1912) terbit di Surabaya dipimpin HOS Tjokroaminoto,
Panji Islam (1934) pimpinan H. Zainal
Abidin Ahmad, Pedoman Masyarakat
pimpinan Hamka dan HM.Yunan Nasution.
           
Majalah-majalah
Pan Islamisme itu punya pengaruh luas. Belum lagi Panji Islam, yang lebih banyak bicara Islam politik. Polemik Soekarno
dan M. Natsir di majalah ini menjelaskan semuanya: berputar antara ideologi
Islam dan nasionalis bagi Indonesia. Buku Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia
(1998) mengungkapkan perdebatan ideologis itu. M. Natsir
mendukung Islam sebagai ideologi negara, sementara Soekarno lebih memilih
nasionalisme Indonesia.
           
Setelah
era Panji Islam, pers Islam kita
bicara politik aliran. Ada Panji
Masyarakat
, Kiblat, Duta Masyarakat (NU), Mercu Suar (Muhammadiyah), dan Abadi (Masyumi). Ini pun menjadi
penyebab utama kenapa media Islami tidak muncul. Afiliasi politiknya bertolak
belakang dengan kepentingan ummat.
Sabili konon
berafiliasi politik dengan Partai Keadilan (PK). Setelah PK berganti jadi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), majalah ini pun menurun. Begitu juga dengan Republika, ketika di bawah ICMI dan
afiliasi politik Golongan Karya, perkembangan media ini luar biasa. Tapi,
ketika Orde Baru runtuh, pasarnya pun anjlok.
           
Jadi,
bukan perkara jurnalisme profetik yang sesungguhnya. Tapi, perkara bagaimana
menselaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Jurnalisme boleh beraliran apa
saja, asal tidak bias kepentingan. Jurnalis harus tegak sendiri dengan
kebenarannya.
           
Saya
ingat masjid-masjid unik di Jakarta, yang sering saya datangi saat mahasiswa.
Mereka, yang suka membagi ilmu agama secara gratis, jumlahnya makin banyak.
Tapi, sebagian dari mereka, tak segan-segan berebut saat mengambil wudhuk.
Jadi,
Islam itu bukan soal berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk beribadah dan
membaca kitab suci, atau berapa banyak orang yang sudah mendengar ceramah
agamamu. Islam tentang seberapa dalam subtansi ajaran agama mengakar di hati,
mewujud dalam perilaku sehari-hari.

Salam
ukhuwah.
Loading...