Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara K2LUB Ancam Akan Tetap Menduduki Kantor DPRD Lampura

K2LUB Ancam Akan Tetap Menduduki Kantor DPRD Lampura

409
BERBAGI
Ketua K2LUB, Erfan Zen (tengah) bersama mantan Ketua Tim Kerja DPRD terkait kisruh uang proyek menjelaskan hasil pertemuan dengan pihak eksekutif.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) menegaskan akan mengambil langkah tegas terkait kisruh uang proyek tahun 2017. Langkah ini akan dilakukan jika seluruh anggota K2LUB menolak hasil rapat yang mereka ikuti.

“Kalau seluruh rekan – rekan K2LUb sepakat menolak (uang Rp50 Miliar yang disediakan untuk membayar uang proyek), kami akan ambil langkah tegas baik secara hukum,” tandas Ketua K2LUB, Erfan Zen, Selasa (14/11/2017).

‎Bahkan, menurutnya, rencana untuk menduduki gedung DPRD Lampura terpaksa akan tetap mereka lakukan jika memang tak ada lagi solusi lain dalam persoalan ini. Upaya menduduki gedung DPRD ini untuk meluapkan kekecewaan mereka terhadap para pimpinan fraksi di DPRD yang mangkir dalam dua kali rapat pimpinan terkait hak interpelasi.

“Mereka (ketua fraksi,red) itu bukan hanya wakil partai tapi juga wakil rakyat. Mereka harus dengar dan realisasikan harapan kami!!” tegasnya.

‘Merebut’ kantor DPRD, masih menurut dia, selain untuk menekan para pimpinan fraksi agar dapat hadir dalam rapat pimpinan mendatang, langkah ini juga untuk menyelamatkan marwah DPRD ‎yang telah beberapa kali diacuhkan oleh pihak eksekutif.

“DPRD tak bisa jawab aspirasi kami karena pihak eksekutif sudah dua kali diundang rapat tetap enggak datang,” beber dia.

‎Senada dengan pimpinannya, Mirza, anggota K2LUB lainnya mengatakan, jadi atau tidaknya menempuh jalur hukum atau ‘merebut’ gedung DPRD tergantung pada hasil rapat K2LUB dan rapat bersama dengan perwakilan eksekutif yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Apapun aspirasi rekan – rekan K2LUB akan kami sampaikan pada rapat berikutnya dengan pihak eksekutif. Pada pinsipnya, daripada ‎kami yang terpojok, lebih baik kami yang menuntut mereka,” tegas Mirza.

Dalam kesempatan ini, Mirza juga ‎menyindir sikap para pimpinan fraksi yang telah dua kali mangkir dalam rapat pimpinan terkait penggunaan hak interpelasi. Padahal, hak interpelasi itu sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi sehingga pembayaran uang proyek tahun ini macet.

“Kalau mau nurutin ego kami, kami pasti enggak mau hadir dalam rapat ini karena buat apalagi rapat ini. ‎Tapi, kami masih berharap ada solusi terbaik dalam rapat ini,” kata dia.

Loading...