Kabinet Kerja, Kerja Kabinet

  • Bagikan

Oleh Slamet Samsoerizal

Kabinet Kerja cuma nama Kabinet yang menjadi cap Presiden Joko Widodo untuk menamai formasi kabinet periode 2014-2019 yang dilantik di belakang Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014),  Sejumlah 34 nama menteri diumumkan. Sebelumnya, ketika era Pak Susuilo Bambang Yudhoyono, kita memiliki Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan 2.

Apa tugas Kabinet Kerja? Sejumlah tokoh yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi menteri memberi jawaban yang sama ketika ditanya apa tugas mereka. Para menteri ini ternyata belum mengetahui tugas yang harus mereka jalankan di kementerian masing-masing. Tiga menteri yang ditanya wartawan dengan ungkapan yang berbeda tetapi intinya sama: “menunggu arahan Pak Presiden”.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago, misalnya, belum menyiapkan strategi tertentu terkait pembangunan nasional. “Tunggu arahan dari Pak Presiden besok,” kata Adrinof.

Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, juga belum menentukan prioritas kebijakan di kementeriannya, termasuk program 100 hari pertamanya. “Nanti tunggu arahan Pak Presiden di rapat kabinet pertama,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya juga masih ingin menunggu arahan Jokowi dalam sidang kabinet pertama sebelum ia memutuskan prioritas kerja di kementeriannya.

“Visinya kan punya Pak Presiden. Kami menguraikan apa yang diperintahkan nanti,” ucap Siti. Ini sama seperti ditanya mengapa ketika pelantikan suasananya tampak santai dan mengenakan kemeja putih. Lagi-lagi secara umum jawaban mereka pun kompak: “ini baju pemberian Pak Presiden.” Wah!

Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Berdasarkan informasi yang kia baca dan tonton pada media massa, 4 menteri dari Partai Nasdem, 5 menteri dari PDI Perjuangan, 4 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, seorang dari Partai Hanura, dan seorang lagi dari Partai Persatuan Pembangunan. Dari sisi profesional, 19 lainnya adalah praktisi (akademisi, wiraswatawati dan pengusaha).

Dari sisi penamaan, istilah nama Kabinet Kerja, dinilai sebagai hal yang lebih obyektif. Pemilihan itu dinilai dapat mewakili semua kepentingan, daripada nama Kabinet Trisakti, yang sebelumnya direncanakan untuk digunakan. Padahal, penamaan  Kabinet Kerja era Kepresidenan Pak Jokowi-JK, sesungguhnya telah digunakan oleh M Natsir pada 6 September 1950. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republika Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republika Indonesia.Sayangnya, usia Kabinet yang beranggotakan 17 menteri itu hanya berumur pendek, yakni: dari 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.

Apakah mereka representatif? Mari kita berharap: “semoga Kabinet Kerja mampu bekerja secara Nyata(KKN).” Apalagi penentuan nama sejumlah menteri yang melibatkan KPK dan PPATK setidaknya memodali Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dalam meminimalkan korupsi dari para pembantunya. Bahkan ada yang awalnya telah masuk sebagai kandidat menteri, namun karena KPK memberikan stabillo kuning dan merah, maka batallah mereka.

Apa kerja mereka? Tugas menteri ya sebagai pembantu Presiden. Itu sebabnya, apa pun yang menjadi visi dan misi Presiden harus mampu disikpai dengan cerdas oleh para pembantunya. Apalagi, kita tahu rakyat tampak “mendukung”. Ini terbukti sejak awal pelantikan beliau yang secara seremonial kita tangkap sebagai wujud euphoria rakyat yang merindukan kehadirannya.

Dua modal tersebut, mesti dapat dijadikan sebagai titik awal Presiden Jokowi beserta kabinetnya untuk melakukan sepak terjang apa saja. Jadi, kelak jika BBM, TDL, dan harga tabung gas dinaikkan rakyat selayaknya tidak lagi melakukan protes. Mengapa? Sebagi pendukung, rakyat mesti tetap mendukung karena apa pun yang dilakukan Presiden –mungkin—demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama rakyatnya. ***

  • Bagikan