Kades di Lamsel Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Empat Staf Desa akan Diperiksa Polisi

  • Bagikan
Ilustrasi kekerasan seksual, pelecehan seksual - (Suara.com/Ema Rohimah)

Zainal Asikin I Teraslampung.com

LAMPUNG SELATAN–Kasus dugaan pelecehan seksual diduga dilakukan oknum Kades Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan berinisial BAP terhadap staf desa berinisial RF (20), akan memasuki ‘babak baru’. Setelah pihak keluarga dan korban didampingi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung, besok (19/4/2021) empat staf desa Rawa Selapan dijadwalkan akan dimintai keterangan penyidik di Polda Lampung.

BACA: Dugaan Pelecehan Seksual Staf Desa Rawa Selapan, LBH Siap Dampingi Korban

Salah seorang kerabat korban berinsial MRn saat dikonfirmasi membenarkan, pihak keluarga dan korban didampingi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR sudah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual oknum Kades Rawa Selapan tersebut ke Polda Lampung.

“Ya benar mas, kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Lampung belum lama ini,”kata dia kepada teraslampung.com, Minggu (18/4/2021) malam.

Menurutnya, pelaporan itu dilakukan setelah korban mendapat bimbingan konseling pihak DAMAR karena korban mengalami trauma psikis akibat kejadian itu.

Terkait pendampingan korban, lanjut MRn, pihak keluarga menyerahkan kepada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Ia pun berharap, kasus pelecehan seksual yang sudah dilaporkan tersebut dapat segera diproses agar kasusnya dapat terungkap dan diproses secara hukum.

“Kami (keluarga) menyerahkan kepada DAMAR untuk pendampingan korban. Kami juga meminta,agar kasus itu dapat segera diproses oleh penegak hukum (kepolisian) untuk mengungkapnya,“ungkapnya.

Sementara Direktur Lembaga advokasi perempuan DAMAR Lampung, Ana Yunita, saat dikonfirmasi teraslampung.com juga membenarkannya.

“Benar, kasus dugaan pelecehan seksual korban RF sudah dilaporkan ke Polda Lampung belum lama ini,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp.

Diketahui, seorang oknum Kepala desa (Kades) di Lampung Selatan di wilayah Kecamatan Candipuro berinisial BAP, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap RF (20) yang tidak lain adalah staf desanya. Aksi pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan di kantor desa dan di dalam mobil ambulans desa.

Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap setelah RF menceritakan kejadian yang dialaminya ke kerabatnya dan munculnya pemberitaan di media. Sejak saat itulah menjadi ramai perbincangan warga masyarakat Desa Rawa Selapan dan warga desa lainnya di Kecamatan Candipuro.

Korban RF kepada Teraslampung.com mengaku lebih dari lima kali mengalami pelecehan seksual. Kejadiannya di Kantor Desa Rawa Selapan dan di dalam mobil ambulans desa.

“Lebih dari lima kali pelecehan seksual yang dilakukan pak Kades ke saya. Dilakukannya di kantor desa pak, yakni diruangannya dia (Pak Kades) dan dua kalinya itu di mobil ambulan desa,” kata RF kepada teraslampung.com sembari mengusap air matanya.

Meski dihantui rasa ketakutan, RF berusaha tegar dan kembali menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia mengatakan, selain digerayangi bagian vital tubuhnya, pak Kades berusaha menggahinya mencoba memasukkan alat vitalnya dikemaluannya tapi itu tidak terjadi atau berhasil karena ia berontak meski terus dipaksa.

“Dua kali saya hampir digagahi, tapi itu tidak sampai terjadi karena saya berontak meski terus dipaksa. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana nasib saya kedepan nantinya dan harus berbuat apa saya,”ucapnya dengan nada lirih dan bergetar.

RF mengungkapkan, saat dilecehakan dirinya sudah berusaha berontak tapi tetap saja ia ditarik oleh Kades  Rawa Selapan untuk masuk ke dalam ruangannya.

“Pak Kades menutup pintu ruangannya lalu dikunci, bagian kaca pintu serta kaca lainnya diruangan itu juga ditutup rapat,” katanya.

Di dalam ruangannya itulah, kata RF, ia menjadi korban pelecehan seksual. “Saya sudah berusaha berontak, tapi saya kalah tenaga dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi,”ujarnya.

Menurutnya, ia pernah ditawari mau diberi uang oleh Pak Kades usai dilecehkan, tapi ia menolaknya.

“Pernah mau diberi uang, tapi saya menolak karena saya bukan wanita bayaran seperti itu,”bebernya.

RF mengaku, terakhir oknum kades itu berusaha melakukan pelecehan seksual pada Februari 2021. Karena sudah tidak tahan perlakuannya itu, ia pun memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai operator dan Kaur TU umum di kantor desa meski beberapakali dihalang-halangi oleh Kades tersebut.

“Beberapa kali saya mau berhenti kerja, tapi selalu saja dihalangi dengan Pak Kades supaya saya jangan berhenti. Hingga akhirnya saya memberanikan diri tetap memutuskan berhenti kerja,”jelasnya.

Sejak keluar dari pekerjaan itu, RF mengaku merasa bingung, malu, takut dan harus berbuat apa. selain itu juga, ia memikirkan bagaimana nasib dirinya kedepan dan bagaimana dengan keluarganya. Akhirnya, ia memberanikan diri menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang yang sudah dianggapnya seperti orangtuanya sendiri.

“Setelah siangnya saya menceritakan kejadian ini, anehnya malam harinya itu Hu sopir ambulan ini tiba-tiba datang ke rumah saya tapi yang menemui bapak saya. Sejak malam itulah, saya merasa takut,”kata dia.

“Saya takut bener pak. Ya takutnya, nanti malah balik ke saya yang disalahkan kalau saya laporkan ke pihak berwajib apalagi saya inikan orang nggak punya. Saya masih bingung mau gimana, apakah saya harus terima yang saya alami ini meski sebenarnya saya tidak terima dunia akhirat,”pungkasnya.

Sejak kasus ini mencuat, masyarakat desa setempat merasa geram dan menginginkan permasalahan itu diproses hukum untuk dapat mengungkap kebenarannya. Korban RF banyak mendapat dukungan dari kerabat dan masyarakat desa Rawa Selapan. Mereka memberikan dukungan, agar RF dan keluarganya kuat dan jangan takut mengungkap kebenaran.

Kemudian korban RF didampingi kerabatnya mendatangi Polres Lampung Selatan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), namun sayangnya kurang mendapat tanggapan responsif dari petugas.

“Ya benar, belum lama ini RF kami dampingi ke Mapolres Lamsel. Memang belum laporan yakni masih kordinasi dulu, tapi kami sangat menyayangkan katanya masalah ini tidak bisa ditindaklanjuti,”kata salah seorang kerabat RF kepada teraslampung.com.

Dikatakannya, RF ini merasa ketakutan sehingga psikisnya terganggu, kami kerabat sepakat membawa RF untuk segera diberikan pendampingan bimbingan konseling agar psikisnya segera pulih.

Ayah RF, yakni Sunaryo mengaku, sejak saat itu putrinya RF memang benar merasa ketakutan. Bahkan setiap melihat orang yang lewat didepan rumahnya, RF ketakutan karena mengira kalau orang itu suruhan Pak Kades.

“Saya binggung harus berbuat apa, melihat anak saya RF ini begitu ketakutannya. Mau kemar mandi saja takut, jadi banyak di dalam kamar. Selain itu juga susah kalau disuruh untuk makan. Saya menyerahkan masalah ini ke kerabat saya agar psikis RF pulih serta kasusnya dapat diproses secara hukum,”ujarnya.

Sementara Kades Rawa Selapan, BAP, saat dihubungi teraslampung.com enggan menanggapi secara serius permasalahan tersebut. Kades termuda di Lamsel dengan gelar akademik Sarjana Hukum ini hanya menjawab secara singkat bahwa permasalahan tersebut sudah diklarifikasi.

“Sudah diklarifikasi permasalahannya,”katanya sembari menutup panggilan teleponnya, Selasa (9/3/2021)

Saat ditanya permasalahan tersebut melalui pesan WhatsAp yang dikirimkan teraslampung.com. Kades BAP juga tetap menjawab singkat pertanyaan tersebut.

“Tunggu proses. Biar jelas, jadi ya tunggu gimana,” katanya.

Ini Kata LBH Bandarlampung

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban RF (20) yang menjadi korban pelecehan seksual diduga dilakukan oleh oknum Kepala desa (Kades) Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan berinisial BAP.

“Kami siap mendampingi korban RF untuk mengungkap kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum Kades tersebut hingga sampai seperti apa prosesnya nanti,”kata Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan kepada teraslampung.com saat ditemui di kantornya di Jalan Sam Ratulangi, Gang Mawar 1 No 7 Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Rabu (10/3/2021).

Chandra Muliawan mengatakan, kasus pelecehan seksual diduga dilakukan oknum Kades dan kejadian itu dilakukan di kantor desa, yakni pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan itu pelayanan publik dari struktur pemerintah bawah yakni desa.

Kalau proses pelayananannya saja tidak bisa menggaransi jaminan pekerja yang berhak mendapat rasa aman dan nyaman. Bagaimana dia (oknum Kades) ini mau memberikan pelayanan publik ke masyarakat secara luas.

“Dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap korban RF ini, mestinya harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat (Lamsel) karena adanya penyalahgunaan wewenang oknum Kades yang merasa punya kuasa,”ujarnya.

Selain diatur dalam hukum pidana, oknum Kades ini juga terikat terhadap norma etik jabatannya sebagai Kepala desa dan ini juga harus jadi perhatian publik. Apalagi informasi yang santer di masyarakat sudah menjadi keserahan publik, mestinya harus segera disikapi pemerintah daerah dalam hal ini misalnya pemberdayaan desa .

“Jadi harus segera dilihat, ada problem apa dalam pelayanan di desa itu. Tentu tidak hanya mencari soal pelecehan seksualnya saja, tapi juga mengenai dalam pelaksanaan tugasnya itu,”kata dia.

Chandra menegaskan, LBH Bandarlampung siap memberikan pendampingan hukum terhadap korban RF. Untuk tahap-tahapannya, kalau memang nanti mencukupi formilnya pelaporan. Pihaknya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan psikologis, untuk memberikan keterangan korban benar mengalami trauma psikisnya.

“Ini bisa memperkuat pelaporan begitu juga kepada keluarga korban, dan korban berkenan membuat laporan ke kepolisian. Kita berharap, kasus dugaan pelecehan seksual korban RF ini bisa terang setelah korban pulih dari psikisnya,”jelasnya.

Chandra mengutarakan, kasus kekerasan seksual perempuan di Lampung ini seperti gunung es, hal itu berdasarkan dengan adanya banyak temuan yang terjadi. Salah satunya keengganan korban untuk melaporkan atau membuka, itu butuh keyakinan sendiri bagi korban untuk mengungkapkannya.

“Apalagi korban RF ini sudah mengungkapkan kejadian yang menimpa, mestinya harus segera direspon. Butuh keyakinan luar biasa dalam diri RF ini, karena tidak gampang mengakui dirinya korban pelecehan seksual. Ini harus diapresiasi dan disikapi seluruh unsur penegak hukum dan penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan,”ungkapnya.

Beberapa kasus pelecehan atau kekerasan perempuan, kata Chandra, seolah perempuan ini mengalami diskriminasi, sebab kasus kekerasan seksual ketika dihadapkan hukum formal seperti bukti dan terkesan bahwa itu lemah. Padahal dalam proses hukum pidana misalnya, itukan laporan karena ada peristiwa maka dilaporkan. Tugas penyidikan dan penyelidikan aparat penegak hukum, mencari apakah betul ada tindak pidananya.

“Kalau serta merta kekerasan seksual dianggap ini tidak bisa karena tidak ada bukti dan saksi, ini yang kemudian menjadikan kasus kekerasan seksual tidak pernah terungkap. Akhirnya, perempuan hanya menjadi korban pelecehan seksual terus selamanya,”bebernya.

Proses penegakan hukum kalau dari awal itu ada saksi dan bukti yang jelas, lanjut Chandra, buat apa ada proses penyelidikan. Proses penyelidikan inikan mencari, apakah yang dilaporkan atau diadukan itu ada tindak pidana maka itu harus dicari dulu.

Kemudian penyidikan, apakah peristiwa itu dinyatakan pidana. Kemudian, dicarikan siapa pelakunya yang diminta pertanggungjawaban. Sehingga kasus kekerasan seksual dalam mencari keadilan, dan disitu kendalanya.

“Jadi ketika dia (korban) melaporkan kasus kekerasan seksual tidak ada bukti dan saksi, maka kasus kekersan seksual ini tidak akan pernah terungkap. Yang jelas, LBH Bandarlampung siap memberikan pendampingan hukum kepada korban RF,”tandasnya.

Terpisah, Direktur Lembaga advokasi perempuan DAMAR Lampung, Ana Yunita saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya sudah menerima laporan dugaan pelecehan seksual terhadap korban RF tersebut, dan Selasa kemarin korban didampingi kerabatnya sudah datang ke kantor Damar bertemu langsung dengan tim kasus dari Damar.

“Sudah terima kami laporannya, Selasa siang kemarin korban RF ke Kantor Damar didampingi dengan kerabatnya,”ujarnya kepada teraslampung.com.

Mengenai hasilnya seperti apa dalam pertemuan tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikan karena tim Damar masih menggali informasi dari korban dulu dan apa kebutuhan korban. Selain itu juga, korban masih diberikan bimbingan konseling.

“ Jadi untuk sementara ini, bimbingan konseling itu dulu yang harus tindaklanjuti. Kedepannya seperti apa, nanti akan kita komunikasikan,”ungkapnya.

Dalam hal ini, pastinya DAMAR juga akan memberikan pendampingan terhadap korban. Dalam konteks penanganan kasus, biasanya kita mendampinginya sesuai kebutuhan korban dan kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah yakni dengan dinas terkait.

“Kita belum menyusun strateginya seperti apa kedepannya. Tapi yang jelas, kami (DAMAR) siap memberikan pendampingan terhadap korban,”pungkasnya.

  • Bagikan