Feaby/Teraslampung.com
KOTABUMI–Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Prasetyo Heri Hernawan diterpa kabar tak sedap sejak dua pekan terakhir ini. Yang bersangkutan dikabarkan memotong dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 dari setiap Puskesmas di wilayahnya.
Kendati tak jelas siapa oknum penebar kabar tak sedap tersebut, namun isu ini terus menjadi perbincangan hangat sejumlah orang. Buktinya, tak kurang dari enam Jurnalis yang pernah mempertanyakan langsung isu ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dimaksud.
Kepala Dinas Kesehatan, Prasetyo Heri Heri Hernawan ketika dimintai tanggapannya terkait isu miring yang dihembuskan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa kabar miring yang menerpanya itu tidak benar.
“Ini wartawan yang ke-6 yang nanya soal itu. Saya terus terang enggak ada (melakukan pemotongan). Saya tidak pernah ada perintah maupun diperintah untuk memotong itu (dana JKN),” tegas dia melalui sambungan telepon, Rabu (9/9).
Menurut Prasetyo, peranan pihaknya dalam JKN ini hanya sebatas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU/Nota Kesepakatan) antara pihak BPJS selaku pengelola dana JKN dengan Dinas Kesehatan. Sementara aliran dana JKN itu langsung dikirimkan ke rekening masing – masing Puskesmas.
Prasetyo mengatakan, total anggaran JKN yang disalurkan ke masing – masing Puskesmas itu mencapai Rp23 Miliar. Uang puluhan miliar rupiah untuk 27 Puskesmas yang ada di Lampura.
“Uangnya langsung ke rekening Puskesmas. Saya saja enggak pernah lihat duitnya seperti apa. Cuma saya (teken) nota kesepahamannya (MoU) saja,” aku dia.
Pencairan dana JKN, kata Prasetyo, tidak dilakukan langsung secara penuh kepada masing – masing Puskesmas, tetapi bertahap sesuai dengan pengajuan pencairan yang diajukan oleh pihak Puskesmas.
Untuk mencairkan dana itu pun, katanya, memerlukan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Puskesmas yang tentunya harus sesuai dengan RKA yang ada. “Duitnya enggak langsung seketika dicairkan. (Pencairannya harus) Sesuai dengan pengajuan puskesmas. Sesuai dengan RKA-nya,” paparnya.
Prasetyo menegaskan, pertemuan antara dirinya dengan para Kepala Puskesmas beberapa waktu lalu hanya sebatas rapat koordinasi bulanan dan tak pernah ada pembahasan terkait pemotongan dana JKN.
“Silakan dicek silang saja informasi ini. Silakan tanya kepala Puskesmas, apakah pernah ada perintah dari saya untuk memotong JKN itu,” tegas dia.