Beranda Hukum Korupsi Kadis PMPD Lampura Tegaskan tak Terlibat Pengelolaan Dana Desa

Kadis PMPD Lampura Tegaskan tak Terlibat Pengelolaan Dana Desa

620
BERBAGI

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Utara (Lampura), Wahab, mengaku ia dan bawahannya pernah turut diperiksa seputar dugaan penyimpangan dana desa di Desa Madukoro Baru dan Desa Taman Jaya. Meskipun begitu, Wahab menegaskan bahwa seluruh penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa bukan ada pada instansinya, melainkan ada di desa masing – masing.

‎”Dua desa itu (Taman Jaya dan Madukoro Baru, red) memang lagi diproses oleh Polres. Saya (juga) baru beberapa hari lalu diperiksa penyidik,” kata Wahab kepada wartawan belum lama ini.

Wahab menerangkan, meski kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di dua desa itu tengah disidik oleh Polres Lampura itu, kedua desa yang bermasalah itu masih tetap menerima kucuran dana desa karena dana desa yang bermasalah adalah dana desa tahun 2016.

“Kami imbau agar desa – desa yang memperoleh dana desa dapat mempergunakan sesuai dengan peruntukkannya,” imbaunya.

Sebelumnya, Polres Lampura ternyata sedang menggarap kasus dugaan penyimpangan dana desa yang terjadi di Desa Madukor Baro, Kotabumi Utara dan Desa Taman Jaya, Kotabumi Selatan. Bahkan, ‎kasus dugaan penyimpangan ini statusnya kini sudah dalam tahap penyidikan. Dana desa yang sedang dalam penyidikan itu ialah dana desa tahun 2016.

BACA: Polres Lampura Sidik Penyimpangan Dana Desa di Madukoro Baru dan Taman Jaya

‎”Ada dua kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2016 yang sedang kami sidik. Kedua desa itu, yakni Desa Madukoro Baru dan Desa Taman Jaya,” terang Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Syahrial.

Bahkan, menurut Syahrial, dalam dua kasus ini, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 40 hingga 50 orang saksi mulai dari warga, perangkat desa hingga pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

“Sampai saat ini, sudah ada 40-50 saksi yang kami periksa,” jelasnya.

Perwira Pertama Kepolisian ini memaparkan, pengusutan terhadap kedua kasus dugaan penyimpangan dana desa itu dimulai sejak pihaknya menerima laporan warga seputar dugaan penyimpangan.

Pihaknya langsung menindaklanjuti kedua kasus itu dengan mendatangi kedua lokasi tersebut. Di samping itu, ‎pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa yang berkaitan dengan kedua laporan itu.