Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kalangan Dewan Pesimis Bisa Tetapkan RPJMD Lampura 2019-2024

Kalangan Dewan Pesimis Bisa Tetapkan RPJMD Lampura 2019-2024

20
BERBAGI
Penandatanganan ‎nota kesepakatan bersama RPJMD Lampung Utara 2019-2024
Penandatanganan ‎nota kesepakatan bersama RPJMD Lampung Utara 2019-2024.

FeabyTeraslampung.com

Kotabumi–Meskipun Pemkab Lampung Utara mengklaim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 kemungkinan dapat ditetapkan oleh pimpinan DPRD sementara, namun sejumlah anggota DPRD Lampung Utara pes‎imis hal itu dapat dilakukan.

Alasannya: karena surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang diklaim dapat menjadi dasar hukum untuk membahas atau menetapkan RPJMD tidak cukup kuat. Perlu payung hukum yang lebih kuat jika ingin merealisasikan wacana tersebut.

“Dengan waktu yang kian mepet seperti ini, kami pesimistis RPJMD dapat dibahas atau ditetapkan tepat waktu,” kata anggota DPRD Lampung Utara asal Partai Demokrat, Herwan Mega, Jumat (13/9/2019).

Banyak alasan atau pertimbangan yang menjadikannya tidak yakin ‎jika RPJMD dapat disahkan tepat waktu. Alasan – alasannya, yakni ‘lemahnya’ dasar hukum pembahasan atau penetapan RPJMD, dan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan.

“‎Surat edaran dari Kemendagri itu belum cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum. Belum lagi, AKD‎ yang belum terbentuk, sedangkan pembahasan RPJMD dilakukan di tingkat komisi,” tegasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh (calon) Wakil Ketua III DPRD Lampung Utara, Joni Saputra. Menurutnya, peluang pembahasan atau penetapan RPJMD di bawah pimpinan sementara DPRD terbilang cukup kecil. Pimpinan sementara memiliki keterbatasan wewenang jika merujuk peraturan yang ada.

Kendati demikian, ia dan koleganya selalu siap membahas atau menetapkan RPJMD sepanjang ada dasar hukum yang kuat untuk merealisasikan wacana tersebut.

“Sekarang secara hierarki hukum, tinggian surat edaran ‎atau Undang – Undang. Kalau memang ada Undang – Undang yang mengizinkannya, kami pasti siap membahas dan menetapkannya,” papar dia.

Di tempat sama, Ketua Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab juga mengaku pesimistis klaim dari Pemkab Lampung Utara itu dapat ‎direalisasikan.

“Melihat kondisi seperti saat ini, kami juga merasa pesimistis RPJMD dapat disahkan‎ tepat waktu,” katanya.

Pemkab Lampung Utara mengklaim pimpinan sementara DPRD Lampung Utara memiliki kewenangan untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Klaim ini merujuk pada ‎selembar surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor : 160/8945/SJ yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 3 September 2019.

“Hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung ternyata ada regulasi yang memberi celah untuk dapat membahas/menetapkan RPJMD,” kata Penjabat Sekretaris Kabupaten, Sofyan.

Klaim Sofyan ini boleh dikatakan cukup aneh karena pembahasa RPJMD sama sekali tidak disebutkan di dalam surat tersebut. Yang ada hanya ‎penetapan APBD dan bukannya RPJMD dalam surat itu.
Area lampiran

Loading...