Beranda Ekbis Bisnis Kantor Pajak Bengkulu-Lampung Lakukan Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama

Kantor Pajak Bengkulu-Lampung Lakukan Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama

473
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM —Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lampung, mulai 2 Maret 2020 dilayani oleh account representative baru.Hal itu karena adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama.

“Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak,” kata Sarwa Edi, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu dan Lampung, Senin (2/3/2020).

Menurut Edi, perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mulai berlaku 1 Maret 2020 merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi.

Edi mengatakan, penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.

“Penataan ini dilakukan melalui: (a) penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan, dan (b) penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut,” kata dia.

Tahap berikutnya, kata Edi, adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya.

“Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020,” katanya.

Edi mengatakan, sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional.

“Apabila ada masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran segera laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia, seperti melalui email ke pengaduan@pajak.go.id atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id. Seluruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” katanya.

Loading...