Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kapolres Lampung Utara Apresiasi Kepemimpinan Sri Widodo

Kapolres Lampung Utara Apresiasi Kepemimpinan Sri Widodo

110
BERBAGI
Kapolres Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana menandatangani dokumen dukungan PTSL tahun 2018
Kapolres Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana menandatangani dokumen dukungan PTSL tahun 2018

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Kapolres Lampung Utara (Lampura), AKBP Eka Mulyana mengapresiasi kepemimpinan Pelaksana Tugas Bupati Sri Widodo karena mampu membuat suasana Lampung Utara lebih sejuk dan kondusif.

“Saya bangga dengan beliau (Sri Widodo,red) dalam memimpin Lampura sehingga suasana menjadi lebih kondusif dan lebih baik lagi,” kata Kapolres saat peluncuran program Pendaftaran Tanah ‎Sistematis Lengkap (PTSL), di aula Siger kantor Pemkab, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, meski belum genap satu bulan memimpin Lampura namun Sri Widodo telah mampu menunjukkan geliatnya dan aksinya selama ini. Pihaknya merasa cukup terayomi dengan pola kepemimpinan Sri Widodo  meski baru sekitar empat bulan untuk memimpin Lampura.

“Kami merasa terayomi dengan kehadiran beliau. Semoga beliau akan mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati tahun 2024 mendatang,” selorohnya.

Tak hanya mengapresiasi kinerja pemerintahan Sri Widodo, Perwira Menegah Kepolisian ini juga memberikan apresiasinya pada Badan Pertanahan Nasional Lampura. Sebab, BPN Lampura mampu meraih peringkat pertama di Lampung mengenai pelayanan.

“Selamat kepada BPN Lampura yang mendapat rangking pertama terkait pelayanan,” kata dia.

Sementara mengenai peranan Polres Lampura dalam program PTSL, Eka Mulyana menyebutkan bahwa pihaknya bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya sengketa tanah. Setiap laporan yang masuk terkait PTSL akan dikoordinasikan terlebih dulu dengan pihak BPN.

“Dalam PTSL, kami bertugas untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya potensi konflik,” jelasnya.

‎Ia mengingatkan kepada pihak yang terlibat dalam PTSL untuk menghindari pungutan liar saat melakukan pendaftaran pada tanah warga. Terlebih, pungutan liar atas warga di atas batas kewajaran.

“Semua itu tergantung niatnya. Kalau pungutannya kebanyakan ‎itu namanya pelanggaran karena niatnya sudah beda (memperkaya diri)” tegas dia.