Beranda News Nasional Kasus BLBI, KPK Akhirnya Tahan Syafruddin Tumenggung

Kasus BLBI, KPK Akhirnya Tahan Syafruddin Tumenggung

483
BERBAGI
Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menjawab pertanyaan para wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2017). Usai diperiksa KPK, pria asal Lampung itu ditahan. (Foto: detik.com)

TERASLAMPUNG.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka terkait dugaam korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebelumnya, sejak April 2017 Syafruddin Tumenggung sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Syafruddin diduga terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

“(Syafrudddin Tumenggung) Ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2017), pria asal Lampung itu menyatakan bahwa saat menjabat Kepala BPPN dirinya sudah menjalani seluruh aturan yang ada termasuk pemberian SKL tersebut.

“Semua yang dikerjakan di BPPN sudah sesuai aturan semua. Sudah diaudit BPK dan sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya,” kata Syafruddin.

Menurutnya,pemberian SKL itu juga telah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). “Saya hanya ikuti aturan dan semua yang saya kerjakan di BPPN sudah sesuai,” ucap Syafruddin.

Syafruddin Tumenggung berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum hingga nanti menjalani proses persidangan.

“Saya akan kooperatif melaksanakan apa yang disampaikan oleh KPK dan saya sampaikan di pengadilan nanti,” katanya.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-Djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI.

Dalam perkembanganya, berdasarkan audit investigatif BPK, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun. KPK telah menerima hasil audit investigatif BPK itu tertanggal 25 Agustus 2017 mengenai perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Hasil audit investigatif BPK itu menyimpulkan indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri atas Rp1,1 triliun yang dinilai suistanable dan ditagihkan kepada petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan BPK, hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut. Dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya Rp4,58 triliun. Syafruddin sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolaknya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017.

Loading...