Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kasus Dana BOS, Santri dan Pengurus Ponpes Demo di Kantor Kemenag Lampura

Kasus Dana BOS, Santri dan Pengurus Ponpes Demo di Kantor Kemenag Lampura

513
BERBAGI
Puluhan santri dan pengurus yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Hikmah, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara berunjuk rasa di Kantor Kementerian Agama Lampung Utara untuk melaporkan penggelapan dana BOS Ponpes yang dilakukan Muheri, oknum Kemenag, Kamis (2/7).

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Puluhan santri dan pengurus yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Hikmah, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara (Lampura) melakukan unjuk rasa di  Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Utara, di Kotabumi,  Kamis (2/7) sekitar pukul 09:30 WIB.

Mereka ingin mengadukan aksi penggelapan dana Bantuan Operasional (BOS) Ponpes yang dilakukan oleh Muheri, salah seorang pegawai Kemenag Lampura yang juga sempat menjadi penanggung jawab Ponpes.

Penggelapan ini diduga berlangsung sejak tahun 2009 – 2014. Bahkan, meski tak lagi berstatus penanggung jawab Ponpes, Muheri terhitung sejak 21 Juli 2014 dan digantikan oleh Nazilah Ulpah, Muheri masih mampu mencairkan dana BOS triwulan akhir (Oktober – Desember 2014) di bank. Diduga, mulusnya aksi penggelapan yang dilakukan Muheri melibatkan oknum di Kemenag Lampura.

“Kami minta ketegasan pihak Kemenag terkait penggelapan ini karena perbuatan ini telah berlangsung sejak tahun 2009 dan sampai sekarang,” kata pembina Ponpes, Idham Kholik, saat menggelar pertemuan dengan Kepala Kemenag dan petinggi Polres Lampung Utara di ruang Kepala Kemenag, Kamis (2/7/2015).

Ia mengatakan, pihaknya heran mengapa dana BOS triwulan akhir Ponpes masih bisa dicairkan Muheri sementara status Muheri sendiri bukan lagi penanggung jawab Ponpes. Bahkan, yang bersangkutan saat itu masih berstatus narapidana yang memperoleh cuti bersyarat (CB) lantaran tersangkut perkara tindak pidana lainnya.

“Muheri itu kan bukan lagi penanggung jawab Ponpes sejak Jul 2014, kok bisa yang bersangkutan mencairkan dana itu pada bulan Mei 2015 lalu,” kata dia.

Di tempat yang sama, penanggung jawab Ponpes, Nazilah megatakan bahwa besaran dana BOS yang semestinya diterima itu mencapai Rp9 juta/triwulan.

Menurut Nazilah,  Muheri tidak lagi berstatus sebagai penanggung jawab Ponpes sejak medio 2014 silam. Namun, dengan tipu muslihatnya, ternyata Muheri masih dapat mencairkan dana BOS triwulan akhir 2014 tersebut di bank.

Bahkan, aksi penggelapan yang dilakukan Muheri ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2014. Setiap proses pencairan itu, kata dia, dibekali surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pontren Kemenag Lampura.

“Pak Muheri sudah bukan penanggung jawab lagi, tapi kenapa masih bisa cairkan dana itu?” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Kemenag Lampura, Budi Cipto Utomo berjanji akan segera memanggil Kasi yang membidangi hal itu untuk klarifikasi kebenaran informasi dimaksud. Apabila terbukti ada pelanggaran, ia akan menjatuhkan sanksi tegas kepada bawahannya tersebut.

“Selama ini, proses pengajuan pencairan dana itu hanya sampai pada Kasi yang menanganinya. Saya hanya dapat laporan lisan dari Kasi saja,” katanya.

Setelah puas menyampaikan aspirasinya di kantor Kemenag, rombongan tersebut bergerak menuju kantor DPRD Lampura dan menggelar pertemuan dengan sejumlah wakil rakyat di sana. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD, Agustori berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami akan segera panggil pihak Kemenag dan pihak bank terkait perkara ini,” tegas dia.‎