Beranda Hukum Kasus Dokter Wanprestasi, dr. Farida Baru Bayar Setengah Ganti Rugi

Kasus Dokter Wanprestasi, dr. Farida Baru Bayar Setengah Ganti Rugi

1134
BERBAGI

‎Feaby/Teraslampung.com

Ilustrasi dokter

KOTABUMI–Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Hendry menyatakan telah memproses salah satu dokter spesialis yang wan prestasi (ingkar janji), Farida Nurhayati.

Sayangnya, proses yang dilakukan dengan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi masih menemui jalan buntu lantaran yang bersangkutan hanya mampu membayar ganti rugi sebanyak 5 kali lipat bukan 10 kali lipat sebagaimana yang diwajibkan.‎
‎‎‎
“‎Dokter Farida hanya mampu bayar 5 kali lipat bukan 10 kali lipat sebagaimana perjanjian sebelumnya,” kata Hendry, di kantor Pemkab, Senin (8/6).

Menurut Hendry, lantaran belum mendapatkan titik temu dengan dokter wanprestasi itu,,maka pihaknya berencana akan‎ kembali memanggil yang bersangkutan untuk membahas besaran ganti rugi tersebut.

“Secepatnya akan kamipanggil (dr. Farida) lagi,” tegas dia.

Sementara mengenai penanganan dr. Nazliah Hanum yang hingga kini belum dilakukan, Hendry mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan surat kuasa ‎kepada pihak Kejaksaan untuk menangani yang bersangkutan.

“Dokter  Hanum pasti kami kami  proses juga. Kita akan tindak lanjut dengan surat permohonan dan kuasa khusus dari Pemda ke Kejaksaan (untuk kasus dr. Hanum),” tandasnya.

Sebelumnya,‎ Karjuli Ali, salah seorang praktisi hukum Lampura meminta Pemkab segera membawa perkara dua dokter spesialis ‘bermasalah’ yang melanggar perjanjian mengabdi selama 10 tahun ke ranah hukum.

“Pemkab‎ harus bawa kasus ini ke Pengadilan untuk menuntut mereka yang telah melanggar perjanjian agar cepat selesai,” tegas Karjuli.

‎‎Menurut Karjuli, langkah ke Pengadilan ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh Pemkab apa‎bila kedua dokter spesialis ‘bermasalah’ ini memang tak mau lagi mengabdi dan tak mau membayar ganti rugi sepuluh kali lipat sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Karzuli menilai, dengan pelanggaran ini maka kasus ini bukan lagi ranah perdata melainkan ranah pidana karena keduanya sama saja telah melakukan korupsi secara tidak langsung. Langkah tegas ini juga sebelumnya telah pernah ditempuh Pemkab kepada para kontraktor yang belum ‘mengembalikan’ kelebihan dana atas pekerjaan ‎yang telah dilakukan.

“Justru akan menjadi aneh atau boleh dikatakan tebang pilih kalau Pemkab tidak mau mempidanakan kedua dokter itu sementara para kontraktor yang nyata – nyata tak bersalah bisa dipidanakan. Sementara jelas sumber biaya pendidikan kedua dokter itu berasal dari anggaran daerah!!” sindir Karjuli yang berprofesi sebagai Pengacara ini.

Diketahui, ‎persoalan dr. Farida Nurhayati dan dr. Nazliah Hanum yang berstatus sebagai PNS tersebut bermula saat keduanya ingkar atas perjanjian mengabdi selama 10 tahun kepada masyarakat Lampura. Untuk dr. Farida, yang bersangkutan disinyalir telah berdomisili di Solo, Jawa Tengah dan hanya masuk kerja beberapa hari dalam sebulan di RSU Ryacudu Kotabumi. Sementara, dr. Nazliah Hanum diketahui telah resmi pindah secara resmi ke provinsi Yogyakarta pada tahun 2014 silam.

Loading...