Beranda Hukum Korupsi Kasus Gratifikasi Pengesahan APBD Tanggamus, Bupati Bambang Kurniawan Dituntut Tiga Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi Pengesahan APBD Tanggamus, Bupati Bambang Kurniawan Dituntut Tiga Tahun Penjara

100
BERBAGI
Bupati Nonaktif Tanggamus, Bambang Kurniawan mendengarkan tuntutan jaksa di PN Tanjungkarang, Rabu (10/5/2017). JPU menuntut Bambang Kurniawan hukuman penjara tiga tahun dalam kasus gratifikasi pengesahan APBD Tanggamus 2016.

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi gratifikasi, terdakwa mantan Bupati nonaktif Tanggamus, Bambang Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (10/5/2017). Jaksa Penununtut Umum (JPU) menuntut Bambang Kurniawan pidana penjara tiga tahun.

“Menuntut terdakwa Bupati nonaktif, Bambang Kurniawan dengan pidana penjara tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,”ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Subari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (10/5/2017).

Selain tuntutan tiga tahun penjara, terdakwa Bambang dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan.

Menurut JPU Subari, Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara tersebut, kata Subari, hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa Bambang Kurniawan tidak mendukung program kerja Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa Bambang mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu, selama dalam persidangan terdakwa berlaku sopan.

“Terdakwa Bambang hanya mengakui sebagian perbuatan yang dilakukan didalam dakwaan,”ungkapnya.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan, bahwa terdakwa Bambang memberikan uang sebesar Rp 943 juta kepada anggota DPRD Tanggamus periode 2014 hingga 2019 sebagai dana pembahasan dan persetujuan RAPBD tahun anggaran 2016.