Beranda News Peristiwa Kasus Ketenagakerjaan, DPRD Lampung akan Panggil PT Hanjung

Kasus Ketenagakerjaan, DPRD Lampung akan Panggil PT Hanjung

474
BERBAGI
Dengar pendapat DPRD Lampung dengan perwakilan pekerja PT Hanjung, Selasa (11/10/2017).

Teraslampung.com — Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan memanggil PT Hanjung Indonesia Bandarlampung untuk menyelesaikan hak hak 150 karyawan yang bermasalah dengan pihak perusahaan industri alat berat tersebut.

Kesimpulan itu berdasarkan hearing antara pendemo karyawan PT Hanjung Indonesia Bandarlampung dengan Komisi V yang diwakili oleh Sekretaris Komisi Elly Wahyunii, Mirzale, dan Yandri Nazir diruang Komisi, Selasa (11/10/2017).

Safei , perwakilan dr PT Hanjung Indonesia Bandarlampung,meminta agar anggota dewan menyeslesaikan permasalahan antara pihak perusahaan dengan PT.Hanjung Indonesia Bandarlampung.”Kami meminta agar dewan segera menyelesaikan masalah kami, jangan digantung, tidak digaji tapi juga tidak di PHK,” katanya.

Safei menjelaskan , sejak Januari 2016 , tidak ada produksi di perusahaan alat berat tersebut, Akibatnya, sejak April 2017 sampai saat ini hanya digaji 50persen. Selain itu, selama satu tahun karyawan tidak dibayarkan Bpjs ketenagakerjaan, dan Bpjs kesehatan hanya sampai bulan juni 2017.

Sementara itu, anggota Komisi V Mirzalie, berjanji akan menyelesaikan masalah yang terjadi antara pihak perusahaan dengan karyawan.

“Kami akan mengirimkan surat untuk memanggil pihak perusahaan PT Hanjung Indonesia Bandarlampung untuk memibta keterangan versi mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, puluhan karyawan dari PT Hanjung Indonesia Bandarlampung menggelar aksi demo didepan gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa siang (11/10/2017). Mereka meminta agar para karyawan dibayarkan hak mereka berupa gaji, BPJS kesehatan dan hak hakbya sebagai pekerja.

Perwakilan tim PT.Hanjung Indonesia Bandarlampung, Ari Joni, mengatakan karyawan sejak Januari 2016 telah dirumahkan/diliburkan dengan alasan tidak brrproduksi lagi dan dimohonkan pailit okeh salah satu krediturnya.

“Sejak saat itu, kami sekitar 150 karyawan , bahkan sejak April 2017 hanya digaji sekitar 50 persen hingga saat ini,”kata Ari.

Oleh karena itu, pihak kami meminta kepada ketua DPRD Provinsi Lampung agar dapat membantu kami mendapatkan hak hak kami sebagai pekerja , mulai dari gaji, pesangon, dan uang ganti kerugian berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.