Kasus Korupsi Benih Jagung, Kejati Lampung Tahan Mantan Kadis Ketahanan Pangan

  • Bagikan
Edi Yanto (tengah, baju dan rompi merah) keluar dari Kantor Kejati Lampung untuk menuju ke rumah tahanan, Selasa (23/6/2021).
Edi Yanto (tengah, baju dan rompi merah) keluar dari Kantor Kejati Lampung untuk menuju ke rumah tahanan, Selasa (23/6/2021). Foto: Taufik Rohman

TERASLAMPUNG.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akhirnya menahan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Edi Yanto, Rabu (23/6/2021). Mantan Kadis Ketahanan dan Pangan yang juga mantan Kepala Bappeda Lampung itu ditahan terkait kasus dugaan korupsi benih jagung tahun anggaran 2017 senilai Rp140 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini menurut Kejati mencapai Rp8 miliar.

BACA: Kasus Korupsi Rp8 Miliar Pengadaan Benih Jagung di Lampung, Kejati Tetapkan Tiga Tersangka

Selain Edi Yanto, Kejati Lampung juga menahan  Herlin Retnowati (mantan Kabid Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Lampung) dan Imama (rekanan).

Menurut Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Andrie Setiawan,  tiga tersangka tersebut ditahan hingga 21 hari ke depan di Rutan Way Hui, Lampung Selatan.

“Mereka ditahan dan  dikenakan pasal Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata Heffinur, Selasa (23/6/2021).

Berbeda dengan Edi Yanto dan Imama, Retno tidak ditahan di rumah tahahan (rutan). Ia menjadi tahahan kota karena saat ini sedang sakit.

“HR itu dilakukan penahanan kota, karena kondisinya sedang sakit (kanker),” katanya.

Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik pada Kejaksaan Agung dengan menggunakan sumber informasi awal yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan Pemeriksaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BACA: Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Benih Jagung Rp140 Miliar di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung

Sebelumnya Kepala Kejati Lampung, Heffinur, mengatakan sebelum menetapkan tiga tersangka dan menahan mereka, Kejati Lampung  telah memeriksa 25 orang.

Menurutnya, dalam pengajuan benih jagung Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar.

Dana itu dipergunakan untuk membeli  benih varietas hibrida asal pabrikan sebanyak 60 persen dan varietas hibrida dari Balitbangtan sebanyak 40 persen.

“Dalam proses penyidikan ditemukan fakta bahwa PT DAPI yang ditunjuk sebagai distributor untuk melaksanakan kontrak dengan nominal Rp15 miliar ternyata idak mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI,” katanya.

PT DAPI kemudian hanya  melaksanakan proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA sehingga terjadi pembelian benih di pasar bebas dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Kejati Lampung menduga, dalam hal ini ada indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar dan tidak memiliki sertifikat.

Menurut Kejati Lampung, dengan adanya tindakan tersebut ketiganya Terhadap diri yang bersangkutan disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Berdasarkan data di Kementan Pertanian, total pagu anggaran untuk proyek pengadaan benih jagung di beberapa provinsi di Indonesia.  Provinsi Lampung memperoleh jatah terbesar, yakni Rp 140 miliar. Provinsi NTB juga mendapatkan anggaran lumayan besar, yaitu Rp49, 25 miliar.

 

  • Bagikan