Kasus Korupsi “Land Clearing” Bandara Radin Inten II, Albar Hasan Tanjung Dituntut 7 tahun Penjara

  • Bagikan
Albar Hasan Tanjung

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembebasan tanah (land clearing) perluasan Bandara Radin Inten II.

“Mengadili, menuntut terdakwa Albar Hasan Tanjung selama tujuh tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp200 juta, “kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sidrotul Akbar saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (14/12/2016).

Dalam sidang, JPU Sidrotul Akbar menyatakan, terdakwa Albar terbukti melanggar Pasal 2 KUHP ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Selain itu juga, Albar dikenakan denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan penjara. Namun, jaksa tidak menjatuhkan pengganti kerugian keuangan negara.

BACA: Dituntut 7 Tahun Penjara, Albar Hasan Tanjung: Kasus Ini Pesanan!

Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa, Herman, akan melakukan pembelaan pada sidang berikutnya. Dipersidangan terpisah, terdakwa Budi Rahmadi (rekanan) dituntut enam tahun enam bulan penjara.

Diketahui, Albar teseret dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Radin Inten II Lampung dengan anggaran Rp8,7 miliar tahun 2014. Saat itu, ia menjabat sebagai kepala Dinas Pehubungan Provinsi Lampung.

BACA JUGA: Korupsi Proyek Bandara Radin Inten II, Benarkah Albar Hasan Tanjung Hanya Jadi Tumbal?

  • Bagikan
You cannot copy content of this page