Kasus Korupsi PKB dan BBNKB, Mantan Pegawai Samsat Kalianda Terancam 20 Tahun Penjara

Bagikan/Suka/Tweet:

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG-Terdakwa dugaan korupsi penerimaan dana  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Karyadi (43) warga Sultan Haji Gang Lekipali, Kelurahan Sepang Jata, Kedaton, Bandarlampungmantan pegawai Samsat Kalianda,
Lampung Selatan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Senin (19/10).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Gustiawan menyebutkan, terdakwa Karyadi yang merupakan mantan  pegawai negeri sipil (PNS) di UPTD wilayah I Dispenda Lampung pada Kantor Samsat Kalianda, Lampung Selatan itu, dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Jo Pasal UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 dalam dakwaan primer.

Sedangkan dalam dakwaan subsider, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Di hadapan terdakwa dan majelis hakim yang dipimpin Cokro Hendro, JPU menjelaskan, terdakwa Karyadi diduga melakukan tindak pidana korupsi pada penerimaan dana retribusi PKB dan BBNKB wajib pajak di UPTD VII Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalianda, Lampung Selatan sejak
tahun 2012-2014 sebesar Rp450 juta.

Dikatakan JPU, dalam perkara ini, terdakwa juga diduga telah menetapkan besaran PKB dan BBNKB. “Seharusnya terdakwa tidak boleh menetapkan besaran itu, karena itu kan sudah diatur dalam peraturan Gubernur No.17 Tahun 2012 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2012,”kata Andi, Senin (19/10).

Andi mengutarakan, pembayaran PKB dan BBNKB terlebih dahulu harus mendaftar di loket Kantor Samsat Kalianda dengan melengkapi berkas dokumen yang telah ditentukan. Setelah dinyatakan lengkap, maka akan diteruskan ke petugas pencetak kutipan II yang ditangani terdakwa untuk dilakukan proses data kendaraan. Selanjutnya, dilakukan pembayaran di rekening Bank Lampung
yang berada di Samsat Kalianda.

“Setelah wajib pajak melunasi PKB dan BBNKB, Samsat Kalianda akan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) PKB/BBNKB yang dilakukan oleh Suryadi,”terangnya.

Setelah itu, lanjut Adi, dilakukan pemeriksaan oleh Kaur Penetapan yakni Hasimie. Kemudian diserahkan kepada Edison Putera selaku korektor. jika sudah selesai, selanjutnya diserahkan ke bendahara.

Namun, Karyadi selaku pencetak kutipan telah menerima titipan berupa uang dan berkas-berkas kendaraan bermotor berbagai merk dan tipe sebanyak 117 unit dari wajib pajak melalui biro jasa CV Agung Lestari dan Princess untuk dilakukan kepengurusan dan pembayaran pajak PKB dan
BBNKB.

“Terdakwa ternyata mengurangi nilai pajak yang sudah ditentukan, pembayaran tetap dilakukan ke Bank Lampung. Tapi terdakwa memerintahkan Suryadi untuk mencetak SKPD yang berisi nilai yang telah dikurangi,”ungkapnya.