Beranda Hukum Kasus Kredit Fiktif Bank BTN Lampung. Kejagung akan Pecat Jaksa yang Terbukti...

Kasus Kredit Fiktif Bank BTN Lampung. Kejagung akan Pecat Jaksa yang Terbukti Memeras Terdakwa

527
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jasman Panjaitan

BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memberikan sanksi berat dengan memecat bahkan memidanakan anggotanya jika terbukti melakukan pemerasan terhadap terdakwa kasus korupsi KUR Fiktif BTN, Pendi Hasanudin. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas), Jasman Panjaitan saat melakukan inspeksi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Rabu (27/5).

“Ya kalau terbukti adanya pemerasan yang dilakukan oknum jaksa nakal, tidak hanya sanksi pemecatan saja, bahkan sanksi pidana sudah pasti dijatuhi,” tegas Jasman kepada wartawan, Rabu, (27/5).

Menurutnya, tidak ada untungnya bagi institusi Korps Adhiyaksa untuk melindungi jaksa-jaksa yang nakal seperti melakukan pemerasan apalagi kalau sampai terlibat dengan narkoba.

“Kepala Kejaksaan Agung, menyatakan dengan tegas jika ada jaksa terbukti nakal. Maka akan segera pecat dan pidanakan jaksa itu kalau perlu. Kalau memang benar terbukti memeras atau narkoba,”kata dia.

Dikatakannya, hingga saat ini, pihaknya belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyelidikan atas laporan terdakwa Pendi.

“Kalau polda sudah menerima laporan dan sudah melakukan penyidikan, seharusnya polda menyerahkan SPDP,” tuturnya.

Dijelaskannya, pihaknya akan melakukan klarifikasi atas laporan tersebut. Sebab, kata dia, laporan diterimanya itu  menyebutkan bahwa terdakwa berhubungan dengan pegawai tata usaha.

“Kebetulan pegawai itu pengawal tahanan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jika ada jaksa terlibat narkoba atau terbukti memeras, serahkan ke pengawasan, tidak akan kita bela,” kata dia.

Jasman bahkan menegaskan akan mengambil alih, jika memang ada bukti-bukti kuat ada jaksa yang terlibat narkoba dan pemerasan.

“Saya akan ambil alih jika memang ada bukti-bukti. Tapi kalau tidak terbukti akan saya gugat balik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, inspeksi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejari-Kejari di Lampung untuk melihat hasil pekerjaan Kepala Kejati dan jajarannya. Tidak hanya itu, inspeksi ini juga untuk mensosialisasikan dan mengarahkan agar setiap jaksa tidak melakukan perbuatan yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

Dia mengimbau agar penanganan perkara korupsi lebih berkualitas, jangan hanya mengejar kuantitas perkara saja. Melainkan kualitas dalam artian asset resing atau pengembalian kerugian negara.

“Penanganan kasus korupsi bukan berarti selalu memasukkan orang ke penjara, tetapi lebih pada pengembalian kerugian negara,” ujarnya.

Loading...