Kasus Pagar SMAN 4 Kotabumi: Lelang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum

  • Bagikan

Feaby/Teraslampung.com


Sejumlah bagian pagar SMAN 4 Kotabumi yang roboh ini disinyalir tidak sesuai Petunjuk Juknis dan Petunjuk Pelaksanaan tentang DAK. (Foto: Teraslampung.com/Feaby).

KOTABUMI–Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo, membenarkan  proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan bidang Pendidikan tahun 2013 silam sengaja dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Menurut Budi Utomo, salah satu kegiatan DAK tambahan yang dilelang oleh Dinas PU dimaksud ialah proyek pembangunan pagar dan penyiapan lahan (land clearing) SMA Negeri 4 Kotabumi senilai Rp.450 juta. Dimana proses tender dalam pengelolaan DAK tersebut disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, sejumlah bagian pagar yang baru dibangun itu kini telah rata dengan tanah.( BPK Sinyalir Ada Penyimpangan Proyek Pagar Sekolah SMA Negeri 4 Kotabumi Senilai Rp 450 Juta)

“Ya benar (dilelang oleh PU). Tapi DPA-nya (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)  memang di PU untuk infrastruktur pendidikan,” kata dia dalam pesan singkatnya.

Sayangnya, ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Dinas PU tersebut diduga tak sesuai dengan aturan yang ada, Budi terkesan menghindar. Pesan singkat yang ditujukan kepadanya yang berisikan pertanyaan itu tak kunjung mendapat balasan.

Sementara, mantan Kepala Dinas PU, Hamartoni Ahadis peranan pihaknya dalam pengelolaan DAK tambahan bidang pendidikan yang salah satu kegiatannya ialah pembangunan pagar berikut land clearing SMA Negeri 4 Kotabumi tersebut hanya sebatas proses tender atau lelang.

“Kegiatan (DAK Diknas) 2013 bukan kewenangan Dinas PU tapi melekat di Diknas Lampura. PU hanya proses lelangnya saja,” kata dia melalui pesan singkatnya, belum lama ini.

Sementara mengenai pelaksanaan pembangunan pagar berikut land clearing dimaksud, Hamartoni mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Lampura. Sebab, pengelolaan DAK bidang tambahan merupakan ranahnya Diknas. “Kalau soal pelaksanaan itu urusan Diknas bukan tanggung jawab (Dinas) PU,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, Proyek pembangunan pagar berikut pembebasan lahannya (land clearing) SMAN 4 Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) senilai Rp.450 juta pada tahun 2013 silam disinyalir menyimpang dari aturan. Dugaan adanya penyimpangan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 dengan nomor 21C/LHP/ /XVIII.BLP/0 05/2014, tertanggal 12 Mei 2014.

Dalam LHP tersebut, sumber dana dari proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus tambahan bidang pendidikan. Oleh karenanya, penggunaan DAK tambahan itu harus dilakukan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah.

Kenyataannya, proyek tersebut ternyata dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum. Alhasil, proyek itu dikerjakan oleh pihak rekanan. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum itu tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang DAK seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar tahun 2013, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1598/D/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah tahun 2013.

Bahkan, berdasarkan Pantauan dilapangan, sejumlah bagian pagar yang baru selesai dibangun pada tahun 2013 itu kini telah rata dengan tanah. Bangunan pagar yang berada di tepi sungai itu juga telah ditumbuhi oleh rerumputan liar alias tidak terawat.

  • Bagikan