Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Camat Enggal Diselesaikan secara Internal, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandarlampung Hanafi Pulung memberi keterangan pers tentang kegagalan hearing dengan lurah dan camat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandarlampung Hanafi Pulung memberi keterangan pers tentang kegagalan hearing dengan lurah dan camat.

TERASLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG — Komisi I DPRD Kota Bandarlampung kecewa dengan sikap Walikota Eva Dwiana yang tidak mengizinkan stafnya untuk hadir dalam dengar pendapat (hearing) terkait dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Lurah Tanjungkarang, Juaini.

BACA: Lurah Tanjungkarang Diduga Palsukan Tanda Tangan, Ini Kata Camat Enggal

“Kami  kecewa dengan sikap mereka. Lurah dan camat tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas. Katanya (kasus pemalsuan tanda tangan) akan diselesaikan secara internal,” tegas Ketua Komisi DPRD Kota Bandarlampung Hanafi Pulung dalam hearing dengan Camat Enggal, Lurah Tanjungkarang dan RT di ruang Fraksi Nasdem, Senin ,19 April 2021.

Kekecewaan Hanafi itu berawal pihaknya (Komisi I) ingin mengetahui dan mendengar apa yang terjadi dengan pemecatan tiga Ketua RT serta dugaan pemalsuan tandatangan Camat Enggal itu.

“Hasil hearing hari ini tidak ada kesimpulan. Camat, lurah, serta Ketua RT yang diberhentikan secara ilegal tidak hadir,” katanya.

Menurut Hanafi, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Camat Enggal dan Lurah Tanjungkarang memang dilarang menghadiri hearing oleh Walikota Bandarlampung.

“Harusnya tidak begitu. Eksekutif beda dengan legislatif. Kami ini wakil rakyat, membela hak-hak rakyat yang merasa dirugikan. Ada tiga RT diberhentikan secara tidak jelas. Untuk itu, kami  mau mendengar apa alasannya mereka diberhentikan. Kami undang semua pihak untuk dikonfirmasi,” imbuhnya.

Politisi PDI P itu juga kecewa jika kasus dugaan pemalsuan tandatangan itu cap Camat Enggal itu akan diselesaikan secara internal. Menurut Hanafi Pulung, pemalsuan tanda tangan termasuk perbuatan pindana.

“Harusnya camatnya menuntut dong. Apa lagi dugaan pemalsuan itu merugikan orang lain. Ini pidananya jelas. Pemalsuan tanda tangan itu jelas melanggar hukum. Camat harus lapor ke pihak berwajib,” kata Hanafi Pulung.

Dari tiga Ketua RT yang dipanggil dewan hanya dua yang hadir yaitu Buyung dan Chairul Saleh. Chairul Saleh mengaku sejak adanya surat pemecatan dari lurah itu dia tidak nyaman dalam bekerja.

“Hari Kamis lalu ada undangan Satgas Covid-19 kami hadir kemudian RT yang diangkat lurah juga hadir. Ini kan jadi saling tidak enak juga warga jadi bingung mana RT yang resmi,” ungkapnya.

Karena hearing hari ini gagal, Komisi I DPRD Kota Bandarlampung masih merencanakan mengundang kembali Camat Enggal Samsu Rijal dan Lurah Tanjungkarang Juaini.

“Jadwalnya biar staf saya yang atur,” kata Hanafi Pulung.

Komisi I yang hadir dalam pertemuan tersebut Hendra Mukri, Tig Eri Prabowo, Fandi Tjandra, Rizaldi Adrian, Sidik Efendi, Benny Nauly Mansyur dan Isfansa Mahani.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan