Beranda Hukum Kasus Pemerasan: Untuk Periksa Jaksa Kejati, Polda Lampung Minta Izin Kejagung

Kasus Pemerasan: Untuk Periksa Jaksa Kejati, Polda Lampung Minta Izin Kejagung

263
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung akan meminta izin dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil dan memeriksa dua orang jaksa Kejati Lampung terkait dugaan pemerasan terhadap seorang terpidana kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif BTN, Pendi Hasanudin.

Kepala Subdit I Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Teguh Nugroho mengatakan, pemanggilan kedua jaksa tersebut sangat diperlukan guna pendalaman kasus dugaan pemerasan tersebut. Kedua jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan itu, salah satunya sudah pindah dari Lampung dan satu lagi masih bertugas di Kejati Lampung.

“Pemeriksaan kepada dua jaksa itu, harus melalui surat resmi dan izin dari Kejagung. Suratnya sedang kita proses untuk kemudian kita kirimkan ke Kejagung, hal ini dilakukan untuk mendapat izin pemeriksaan terhadap dua jaksa,” kata Teguh, Senin (13/7).

Teguh memastikan, rencana pemeriksaan tersebut akan berlangsung setelah hari raya Idul Fitri.

“Kemungkinan pemeriksaannya sehabis lebaran, saya sudah beri tahukan ke Pak Direktur Krimum dan Kapolda terkait kapan surat tersebut dilayangkan ke Kejagung untuk memeriksa dua orang jaksa itu,” terangnya.

Dikatakannya, kedua jaksa yang akan diperiksa itu sebagai saksi. “Karena kan staf yang dilaporkan Pendi, sudah kami periksa. Makanya akan kami akan konfrontir,” kata dia.

Ia menegaskan, kasus tersebut tidak akan dihentikan, sebab sejumlah alat bukti dan keterangan telah mengarah kepada satu calon tersangka.

“Kasus ini akan terus berlanjut, karena kami melihat arahan untuk calon tersangka sudah ada,” tegasnya.

Sebelumnya, penyidi Polda telah memeriksa pihak terlapor (Staff Kejati Lampung) berinisial JY untuk dimintai keterangan. Polisi juga sudah menyita barang bukti berupa rekaman Handphone. Dimana, dalam percakapan di handphone tersebut, menyebutkan adanya permintaan uang sebesar Rp35-75 juta.

Pemerasan tersebut dilaporkan oleh keluarga Pendi Hasanudin, seorang pengembang perumahan yang merupakan terpidana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif BTN tahun 2009, bahwa ada staf di Kejati Lampung Lampung yang meminta sejumlah uang agar tuntutan Pendi diringankan.

Hal itu terbongkar saat Pendi membacakan surat pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, pada Selasa (12/5) lalu. Pendi tidak mau, akhirnya dituntut 4,5 tahun penjara dan pada akhirnya divonis 3,5 tahun. Dimana, tuntutan itu lebih berat dari tiga terdakwa lainnya yakni Nanang Murtanto, Casebintoro dan Harsani Merawi (masing-masing dituntut 1,5 tahun).

Loading...