Beranda News Lingkungan Kasus Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau, Direktur PT Eval Terancam 20...

Kasus Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau, Direktur PT Eval Terancam 20 Tahun Penjara

907
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Sebelum menjadi terdakwa kasus penambangan pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) oleh PT Eval, Suharsono dengan bendera PT Ascho Unggul Perkasa (AUP) juga diduga menambang pasir GAK dengan bendera  PT Ascho pada Oktober 2009.Saat itu Suharsono mengklaim mengantongi izin mitigasi bencana dari Bupati Lamsel Wendy Melfa. Kasus tersebut dengan ‘ending’ yang ‘mak jelas’ sampai akhirnya Suharsono kembali mengajukan izin mitigasi bencana di GAK dengan perusahaan baru, PT Eval. (Foto: dok Walhi Lampung/Teraslampung.com)

BANDARLAMPUNG – Sidang perdana Direktur PT Eval, Suharsono (46) di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin (29/6) tersangka didakwa melakukan penambangan pasir besi ilegal di Perairan Pulau Sebesi di wilayah Cagar Alam Gunung Anak Krakatau (GAK), Kabupaten Lampung Selatan.

Atas perbuatannya tersebut, warga Kompeks Garugui Timur Kelurahan Lialang Kota Serang Banten, Provinsi Banten, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp10 miliar.

Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yetty mendakwa terdakwa Suharsono dengan Pasal berlapis. Yani Pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU RI No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal itu terungkap dalam pembacaan dakwaan pada sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin (29/6). JPU merujuk ancaman hukuman tersebut pada
pelanggaran Pasal 35 UU No.4 tahun 2009.

”Terdakwa melakukan penyedotan pasir besi di wilayah perairan Pulau Sebesi cagar alam Gunung Anak Krakatau (GAK) di Kabupaten Lampung Selatan dengan berkedok pemasangan alat mitigasi bencana, tapi palsu,”kata Yetty.

Yetty menuturkan, penambangan pasir besi itu dilakukan terdakwa, karena mendapat ijin dari Pemkab setempat yang dikemudian hari diketahui palsu. Selama ini, kata Yetty, kawasan perairan tersebut terlarang dieksploitasi dengan alasan apapun untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di gunung vulkanik tersebut.

Terdakwa selaku Direktur PT Eval lalu menawarkan pasir besi tersebut kepada Liem Damayanti selaku Pimpinan PT Merindo dengan harga penawaran yang disepakati sebesar Rp 67.500 per kubik. Perijinan resmi tak kunjung kelar, kesepakatan baru timbul dengan perubahan harga jadi
Rp13 ribu per kubik dengan kesepakatan Liem yang menyediakan alat sedot pasir dan alat angkut pasir.

Kesepakatan itu mulai dari bulan Maret 2014 hingga November 2014. Liem telah mentransfer dana sekitar Rp5 miliar. Karena tak kunjung peroleh ijin resmi, akhirnya terdakwa dan Liem membuat Perjanjian Kontrak Kerja Sama dalam Pelaksanaan Mitigasi Regional Bencana Geologi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan pembagian tugas.

Terdakwa bertugas mengurusi perijinan. sementara Liem sebagai penyedia peralatan dan perlengkapan. Namun warga sekitar mulai curiga dengan adanya aktivitas penambangan tersebut. Melihat hal itu, warga tersebut melapor kepada pihak kepolisian.

Selanjutnya, aparat kepolisian dari Polda Lampung mengusut kasus tersebut dan ternyata dari hasil penyelidikan ditemukan IUP (Ijin Usaha Penambangan) dan SIKK (Surat Izin Kerja Keruk), tidak ada.

Ikuti Perkembangan Kasus Ini di: Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau

Loading...