Kasus Pengadaan Bilik Disinfektan, Kejari Tunggu Hasil Pemeriksaan APIP

  • Bagikan
Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara (Hafiezd) menerima tuntutan seputar polemik bilik disinfektan dari Ketua PGK, Exsadi, Kamis (31/3/2021).
Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara (Hafiezd) menerima tuntutan seputar polemik bilik disinfektan dari Ketua PGK, Exsadi, Kamis (31/3/2021).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Persoalan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 kembali menghangat. Itu dikarenakan adanya permintaan‎ pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada pihak Inspektorat tentang hasil pemeriksaan terkait pengadaan itu.

‎”Saya sudah komunikasi dengan Inspektorat untuk segera meminta perkembangan dan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat (terkait hal itu). Kebetulan, inspektur sedang berada di Bandarlampung,” jelas Kepala Seksie Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Permintaannya itu dikarenakan secara aturan, pihaknya harus terlebih dulu meneruskan setiap aduan masyarakat yang berpotensi adanya penyimpangan pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Pihaknya harus menunggu dulu hasil pemeriksaan APIP sebelum mengambil langkah terkait aduan yang masuk.

“Ketika terkait pengaduan tersebut sudah di teruskan kepada APIP maka sebaiknya kami menunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan oleh APIP. Hasil pemeriksaan itulah yg kemudian menjadi pertimbangan APH apakah perlu atau tidaknya untuk menindaklanjutinya,” katanya.

BACA JUGA:   Pemkab Lampura akan Merazia Pelajar di Lokasi Nongkrong pada Jam Belajar

Sebelumnya, permasalahan mengenai proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

BACA JUGA:   Dinas Kesehatan Lampung Utara Tertutup soal Data Pasien Demam Berdarah

Hasil survei menunjukkan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

  • Bagikan