Beranda Hukum Kasus Penyerobotan Lahan di Dente Teladas, Polda Minta Terlapor Serahkan Surat Penangguhan...

Kasus Penyerobotan Lahan di Dente Teladas, Polda Minta Terlapor Serahkan Surat Penangguhan Penahanan

340
BERBAGI
Koordinator Presidium KPKAD, Ansori

Zainal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG-Terkait laporan Koardinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), mengenai dugaan salah penanganan kasus penyerobotan lahan dan pencurian terhadap dua orang warga Dusun Kampung Tua II Way Dente Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang. Polda Lampung meminta agar pihak terlapor dapat menunjukkan dan menyerahkan surat penangguhan penahanan.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda
Lampung, AKBP Sulistyaningsih,  Kamis (8/10).

AKBP Sulistiyaningsih menuturkan, persoalan dugaan salah penanganan kasus penyerobotan lahan dan pencurian terhadap dua warga Desa Way Dente Teladas,  Mahat OE Bin Cik Utih (54) dan anaknya Aaludin. Pihaknya meminta agar terlapor bisa menunjukkan dan menyerahkan surat
penangguhan penahanan.

“Jika memang sudah ada hasil kesimpulan dari Irwasda Polda Lampung, terlapor seharusnya mengurus surat penangguhan penahanannya. Nantinya, surat itu akan di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena itu pihak terlapor segera mengajukannya. Jika memang itu tidak ada,
maka prosesnya akan berlanjut,”kata Sulis saat di temui di ruang
kerjanya

Penanganan penyidik Polres Tulangbawang yang diduga salah itu terungkap setelah Koardinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori, S.H., M.H. saat mendatangi Mapolda Lampung, pada Selasa (6/10) siang lalu.

Kepada Awak media Ansori mengatakan, penyidik Polres Tulangbawang yang menangani perkara perdata dan tindak pidana terkait kasus kepemilikan lahan dan pencurian.

“Seharusnya, penyidik menyelesaikan perkara perdatanya lalu dibuktikan di pengadilan terlebih dulu,”kata Ansori di Graha Jurnalis Polda.

Setelah perdatanya, dalam hal ini kasus lahan yang di maksud sudah terbukti apakah tanah tersebut milik terlapor atau milik dari pelapor. Setelah itu, barulah penyididik menangani perkara tindak pidananya atau pencurian yang terjadi di lahan tambang pasir tersebut.

Oleh sebab itu kita meminta, kepada bapak Kapolda Lampung, Brigjen Pol Edward Syah Pernong, untuk menangguhkan penahanan terhadap dua warga tersebut.

Sebelumnya, pihak terlapor telah menemui Irwasda Polda Lampung. Dalam pembicaraan itu, menghasilkan dua kesimpulan yakni melakukan pengecekan kembali atas lahan bersama petugas BPN setempat dan menangguhkan penahanan terhadap kedua warga yang diduga melakukan
penyerobotan lahan dan pencurian.

Hasil kesimpulan Irwasda dan pihak terlapor, searah dan sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1 tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 Pasal (1) yang menjelaskan, “apabila pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau
tentang suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tertentu. Maka pemeriksaan perkara pidana, dapat di tangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu,”.

“Meski sudah menghasilkan kesimpulan, pada kenyataannya hingga sekarang kedua warga itu masih tetap ditahan. Dengan tuduhan, penyerobotan lahan dan pencurian,”ungkapnya.