Beranda Teras Berita Kasus Umrah Fiktif di Era Sjachroedin Z.P Jadi Perhatian Kejati Lampung

Kasus Umrah Fiktif di Era Sjachroedin Z.P Jadi Perhatian Kejati Lampung

376
BERBAGI
Ibadah umrah (ilustrasi)

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG – Geram dengan tindak pidana korupsi yang tak kunjung selesai, Kejati Lampung, Sri Harijati Pujilestari,  menggelar pertemuan dengan semua jaksa di Kejati Lampung, Selasa (12/8)

Pertemuan yang digelar di ruang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung itu mendata dan mengeveluasi sejumlah kasus yang masih mandek di Kejati. Antara lain kasus  deposito APBD Kabupaten Lampung Timur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten  Lampung Tengah, Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpantim), dan umrah fiktif di Pemprov Lampung pada masa periode kedua jabatan Gubernur Sjachroedin Z.P (2009-2014) . (Baca: Kejati Lampung akan Lanjutkan Proses Hukum Kasus Umrah Rp 20 Miliar yang Libatkan Anggota Dewan).

“Perkara umrah fiktif, hingga saat  ini masih tetap kami proses. Namun, apakah perkara ini layak kita naikan ke tingkat selanjutnya atau masih terus melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengmpulan bahan dan keterangan (pulbaket),” kata Yadi Rachmat,Kasi Penkum Kejati Lampung kepada wartawan, Selasa (12/8).

Menurut Yadi, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov Lampung itu. “Kami akan terus mengembangkan guna mengungkap dugaan korupsi pada umrah fiktif tersebut,” kata dia. (Baca:  Perkara Dana Umrah Fiktif Akan Segera Didorong ke Pidsus)

Terkait keterlibatan putra mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P dalam perkara tersebut, Yadi enggan berkomentar. Menurut Yadi, Kejati akan berlaku profesional. “Kejati tidak melihat siapa orangnya, yang jelas jika ditemukan perbuatan melawan hukum ya kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Yadi.

Menurut Yadi, banyaknya desakan publik yang meminta Kejaksaan segera memproses kasus korupsi juga menjadi perhatian Kejati Lampung. “Desakan publik saat ini,  agar Kejaksaan mampu memproses kasus korupsi juga bagian dari kepercayaan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Pada kasus dugaan korupsi umrah fiktif, kata Yadi, Kejati harus berhati-hati. Karena dalam perkara tersebut banyak melibatkan beberapa pejabat penting di Provinsi. (Baca:  Program Umrah Sudah Sedot Dana Rp 21,5 Miliar)

“Ya tidak bisa tergesa-gesa dalam melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus korupsi itu, apalagi pada kasus umrah fiktif ini semua harus dengan cermat dan teliti agar kasusnya dapat terungkap sesuai fakta,” kata Yadi.


Berita Terkait: DPRD Lampung Pernah Curigai Program Umrah Gratis untuk Amankan Kekuasaan Sjachroedin
Baca Juga: Sudah Banyak Wartawan di Lampung Ikut Umrah Gratis
Loading...