Beranda Teras Berita Kasus Umrah, Kejati akan Periksa Beberapa Wartawan

Kasus Umrah, Kejati akan Periksa Beberapa Wartawan

184
BERBAGI

“Kasus Melibatkan Perusahaan Travel Milik Putra Mantan Gubernur” 

Zaenal Asikin/Teraslampung.com


Ibadah umrah. (ilustrasi)

BANDAR LAMPUNG – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akan memangil seluruh pihak yang ikut menikmati dana bantuan keberangkatan umrah melalui dana APBD tahun 2013 Provinsi Lampung senilai Rp21,5 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 850 peserta umrah, termasuk beberapa orang wartawan.

Pemeriksaan wartawan rencananya akan dilakukan dalam tahap penyelidikan, mengingat sampai saat ini  penyidik belum menemukan sample keterangan dari pihak wartawan yang ikut berangkat umroh dengan menggunakan uang negara tersebut.

“Pemeriksaan terhadap wartawan juga perlu. Tapi kami belum tahu kapan mau dilakukan. Yang jelas, pemeriksaan terhadap wartawan  sudah diagendakan,” kata Komala Sari, Kasi Produksi dan Sarana Intelijen yang juga anggota tim penyidik, Selasa (9/9).

Hingga Selasa (9/9), penyidik telah memeriksa bebapa orang secara intensif. Antara lain Kabag Agama Biromental Sekertariat Daerah Provinsi Lampung, Najib,  dan lima orang panitia dengan kapasitas sebagai saksi serta dua orang PPTK dan dua sampel dari jamaah umrah.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat, mengatakan berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan dari bagian Intelejen ke bagian Pidsus guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Yadi  tidak mengetahui kapan berkas tersebut dilimpahkan.

”Saya tidak tahu kapan (dilimpahkan), tapi yang jelas sudah ditangani Pidsus dan masih dalam tahap lid (penyelidikan),” kata Yadi, Selasa (9/9).

Menurut Yadi, dengan dilimpahkannya berkas tersebut, pihak bagian Intelejen masih menunggu apa petunjuk dari Pidsus. ”Apakah nanti mau diturunkan Sprindik (surat perintah penyidikan), karena memang perkara ini masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

Yadi membantah proses hukum terhadap perkara tersebut mandek.”Proses penuntasan perkara itu tetap jalan, walaupun baru dilimpahkan ke pidana khusus (Pidsus), ini artinya tidak benar kalau dibilang mandek,” ujarnya.

Menurutnya, perkara tersebut adalah salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Mengingat sudah terlalu lama dalam mengumpulkan data dan bahan keterangan.” Jika kita lihat, memang sudah terlalu lama dan ini menjadi prioritas juga untuk diselesaikan, karena sudah menjadi perhatian khusus,” kata dia.

Dalam menangani perkara apapun, sambungnya, khususnya tipikor memang harus telitidan dibutuhkan beberapa bukti untuk dijadikan landasan bentuk perlawanan hukumnya. ”Pokoknya kita lihat saja, nantikan jelas semua ketika diproses hokum dikembangkan,” ujarnya.

Yadi enggan berkomentar saat disinggung mengapa berkas tersebut dilimpahkan ke Pidsus. ”Saya tidak bisa terlalu jauh berkomentar. Tapi kalau ada perkembangan lebih lanjut akan saya publikasikan,” pungkasnya.

Sedangkan, Herlina Warganegara Selaku mantan Kepala Biro Sosial Provinsi Lampung yang dilaporkan LSM Gerakan Anti Korupsi (Gakin) beberapa waktu lalu belum dilakukan pemeriksaan.

Kasipenkum mengaku sudah memiliki data lengkap terkait program umrah fiktif tersebut. Namun, kata Kasipenkum Kejati, Kejati sangat hati-hati mengingat masalah ini sangat sensitif karena melibatkan perusahaan biro travel milik putra mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

Loading...