Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kasus Wanprestasi, Pemkab Lampura akan Proses Hukum Dua Dokter Spesialis

Kasus Wanprestasi, Pemkab Lampura akan Proses Hukum Dua Dokter Spesialis

225
BERBAGI

‎Feaby/Teraslampung.com

ilustrasi

KOTABUMI–Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Hendry, menegaskan pihaknya akan tetap memproses hukum dua dokter spesialis yang ingkar atas perjanjian mengabdi selama 10 tahun kepada masyarakat Lampura. ‎ Kedua dokter spesialis ‘bermasalah’ dimaksud adalah dokter  Farida Nurhayati (spesialis telinga, hidung dan tenggorokan) dan dokter Nazliah Hanum (spesialis penyakit anak).

Pernyataan Hendry ini seakan menepis keraguan sejumlah kalangan yang menilai Pemkab tak serius dalam menangani perkara ini.

“Kita akan tetap proses. Mungkin dalam pekan ini juga akan kita panggil keduanya (Farida dan Nazliah Hanum),” tegas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Hendry, di kantor Pemkab, Rabu (27/5).

Menurut Hendry, dalam pertemuan mendatang, pihaknya akan mewajibkan keduanya untuk mengembalikan biaya pendidikan spesialis yang telah dikeluarkan Pemkab kepada keduanya. Di mana sesuai perjanjian antar Pemkab, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan dengan para dokter yang akan menempuh pendidikan spesialis dengan menggunakan anggaran daerah, para dokter spesialis wajib mengembalikan biaya Pemkab sebesar 10 kali lipat jika tak mengabdi selama 10 tahun kepada Kabupaten Lampura.

“Kita akan wajibkan keduanya (Farida dan Nazliah Hanum) untuk mengembalikan biaya pendidikan sebesar 10 kali lipat,” tandasnya.

Menurut Hendry, keduanya tak mempunyai pilihan lain selain mengembalikan biaya pendidikan sebesar 10 kali lipat lantaran keduanya dinilai telah melanggar perjanjian yang telah dibuat apabila memang tak mau lagi mengabdi kepada Kabupaten Lampura. Kala itu, perjanjian ini dibuat di hadapan Notaris.

 “Sepertinya mereka enggak punya pilihan lain jika memang sudah enggak mau mengabdi kepada Kabupaten ini lagi,” kata dia.

Sebelumnya, ‎Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara (Lampura), M. Yusrizal beserta koleganya seperti Ketua Komisi IV, Agustori dan anggota Komisi IV, Ali Darmawan meminta pihak eksekutif untuk lebih serius menangani persoalan dua dokter spesialis yang ‘kabur’ dari wilayah Lampura. Padahal, kedua dokter itu diduga masih terikat kontrak kerja selama 10 tahun kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Mereka sudah melanggar kontrak dan tentunya harus ada konsekuensi yang tegas atas pelanggaran ini,” tegas dia, melalui sambungan telepon, Senin (9/3).

Politisi besutan mantan Presiden SBY ini menandaskan bahwa sudah selayaknya kalangan eksekutif memberikan sanksi tegas berupa pengembalian biaya pendidikan spesialis sebesar 10 kali lipat kepada kedua dokter ‘bermasalah’ tersebut. Terlebih, sanksi dimaksud memang telah diatur dalam kontrak kerja sebelum para dokter itu menempuh sekolah spesialisnya dengan menggunakan anggaran daerah.

“Sanksi sepuluh kali lipat ini sejatinya masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian non materi yang ditimbulkan oleh keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi saat ini, kita sudah sangat minim tenaga dokter spesialis,” paparnya.‎

Sementara menurut Ketua Komisi IV, Agustori langkah tegas harus segera diambil oleh pihak esekutif supaya persoalan serupa tak akan kembali terulang di kemudian harinya. Sebab tak menutup kemungkinan, para dokter spesialis lainnya yang juga masih terikat kontrak kerja melakukan hal yang sama jika tak ada sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura. Sanksi itu berupa pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wajib mengganti biaya sekolah yang dikeluarkan Pemkab sebanyak 10 kali lipat. “Segera kita panggil seluruh pihak terkait guna mengetahui alasan lambannya penanganan masalah ini. Pokoknya kita enggak akan diam saja!!” sergahnya.

Sedangkan, Ali Darmawan, anggota Komisi IV menegaskan tindakan kedua dokter spesialis tersebut sudah tidak dapat diberikan toleransi. Karena apa yang dilakukan keduanya sama saja mengkhianati masyarakat Lampura yang telah ‘menyekolahkan’ mereka melalui anggaran daerah.

“Mereka telah mengkhianati masyarakat kita dengan mengingkari perjanjian itu. Tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan sanksi tegas”katanya.

Diketahui, pada awal bulan Desember 2014 silam, Pemkab Lampura sempat berjanji bakal kembali memanggil dokter spesialis yang dianggap telah mengingkari perjanjian untuk mengabdi selama 10 tahun kepada Pemerintahan setempat. Namun dalam perjalanannya, pemanggilan terhadap kedua dokter ‘nakal’ itu hingga kini belum dilakukan. Kedua dokter spesialis ‘bermasalah’ dimaksud yakni dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Farida Nurhayati dan Dokter Spesialis Penyakit Anak, Nazliah Hanum.

Berita Terkait: Wanprestasi, Pemkab Lampung Utara akan Panggil Dua Dokter Spesialis

Loading...