| Ruang kelas SDN V Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara yang memprihatinkan. (Ilustrasi). |
JAKARTA, Teraslampung.com – Organisasi masyarakat sipil Kawal Pendidikan mengajak masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah terkait pendidikan. Termasuk mengawal pilkada yang akan melahirkan pemimpin daerah.
“Masyarakat memiliki banyak harapan menjelang pilkada. Masyarakat sudah memberikan dukungan dan harapan tentang kebijakan pendidikan daerah. Apakah calon kepala daerah mau menerima dan merealisasikan harapan masyarakat tersebut? Untuk inilah kawalpendidikan bersama masyarakat sipil hadir,” ujar Fasli Jalal, koordinator Kawal Pendidikan dalam rangka Laporan dan Analisis Harapan Masyarakat atas kebijakan pendidikan di Jakarta (3/12).
Fasli Jalal mengatayakan, masyarakat mestinya semakin cerdas memilih calon yang mampu menangkap aspirasi mereka di bidang pendidikan dan bersedia merealisasikan harapan itu kelak setelah mereka terpilih,” ujar Fasli Jalal.
Sementara itu, Mendikbud Anies Baswedan menilai gerakan Kawal Pendidikan sejalan dengan visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pentingnya membangun ekosistem pendidikan di mana partisipasi publik menjadi hal yang sangat penting.
“Membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas di mana partisipasi publik merupakan hal utama adalah salah satu agenda kementerian pendidikan dan kebudayaan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan.
“Platform kawal pendidikan menjembatani komunikasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dalam rangka mengawal kebijakan pendidikan melalui situs online maupun offline,” ujar Deddy Rahman Direktur Eksekutif Kawal Pendidikan.
Terkait analisis dan hasil pengumpulan harapan dari publik, ada satu fakta menarik. “Pendidikan karakter merupakan harapan tertinggi yang disampaikan masyarakat,” ujar Doni Koesoema A, pemerhati pendidikan dan pengembang pendidikan karakter di Indonesia. “Namun tak satupun dari 24 pasangan calon dari 10 dapil Pilkada serentak 2015 memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter,” tegasnya.
Sejak diluncurkan pada tanggal 29 Oktober 2015 lalu, platform telah menjadi wadah aspirasi dan pelibatan publik melalui aspirasi harapan untuk kualitas pendidikan nasional yang lebih baik.
Kawal Pendidikan telah berhasil menggalang sebanyak 334 harapan dan 3.333 dukungan di masing-masing daerah. Kawal Pendidikan juga membangun kemitraan dengan masyarakat sipil di daerah untuk mengawal kebijakan pendidikan.
“Pendidikan di Tangsel masih belum gratis seutuhnya dan banyak pungli di sektor uang buku, kegiatan ekstrakurikuler, baik di sekolah negeri dan swasta,” ujar Beno, Koordinator Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Tangerang Selatan.
“Dana nggaran APBD 26 persen mestinya bisa menggratiskan pendidikan di Tangsel,” tegasnya.
Masyarakat sipil dari Surakarta memiliki harapan lain terhadap pasangan calon di Surakarta. “Kami ingin agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan lembaga dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah,” ujar Suroto, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Surakarta, yang juga Direktur Yayasan Satu Karsa Karya.
“Kami juga ingin ada perbaikan tata kelola layanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif,” tegas Suroto.
