Beranda News Pers Kecam Wali Kota Bandarlampung, AJI Minta Jurnalis tidak Beritikad Buruk

Kecam Wali Kota Bandarlampung, AJI Minta Jurnalis tidak Beritikad Buruk

1808
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM —  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mengecam sikap Wali Kota Bandarlampung Herman HN yang mengancam jurnalis terkait ucapan bernada ancaman terhadap wartawan, Senin (9/11/2020).

Herman HN menyampaikan pernyataan bernada ancaman saat diwawancarai sejumlah wartawan di DPRD Bandarlampung, Senin, 9/11/2020.

Dalam rekaman video, Herman HN terlibat marah ketika seorang wartawan meminta tanggapannya mengapa Kepala Bappeda yang menyosialisasikan salah satu calon wali kota tidak diberi sanksi.

Herman HN menjawab bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa Bawaslu dan Inspektorat. Ketika wartawan mengatakan bahwa apakah karena Kepala Bappeda mendukung calon walikota Eva Dwiana (yang juga istri Herman HN) sehingga ia tidak diberi sanksi, Herman HN marah.

““Beritakanlah, pecah kepala kamu. Kamu jangan seenak-enaknya. Kamu belum tahu saya?” kata Herman.

Ketua AJI Bandarlampung Hendry Sihaloho mengatakan, pejabat publik dituntut berperilaku baik dan menjaga pembawaan. Kemudian, memegang teguh nilai-nilai moral serta etika pemerintahan.Sebab itu, menurut Hendry tidak patut Walikota Herman berbicara kasar kepada wartawan.

“Sebagai narasumber, wali kota punya hak tidak menjawab pertanyaan wartawan. Karena itu, tak perlu melontarkan ancaman. Cukup dijawab saja apa yang ditanyakan,” kata Hendry.

Hendry juga meminta para jurnalis mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 1 KEJ mengingatkan wartawan bersikap independen dan tidak beriktikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Sedangkan tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

“Wajib bagi pers untuk menjaga integritas dan independensi, terlebih pada tahun politik. Dalam konteks pemilu, pemilik media adalah ancaman serius dari independensi jurnalis dan profesionalisme pers. Karena itu, kami mengingatkan media dan jurnalis patuh kode etik,” ujarnya.