Kegaduhan Soal Permakaman Warga Perumahan, PGK Lampung Utara Nilai Akibat Ketidaktahuan Disperkimciptaru Tentang Aturan

PGK Lampung Utara, Exsadi
PGK Lampung Utara, Exsadi
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara menilai ketiadaan sarana permakaman bagi warga perumahan akibat dari ketidaktahuan pejabat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru) terkait aturan tentang perumahan. Padahal, aturan tentang kewajiban penyediaan sarana permakaman telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

“Jadi, kami agak heran saat mendengar ada pejabat Disperkimciptaru yang ngomong kalau belum ada aturan terkait sarana permakaman untuk warga perumahan,” kata Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Kamis (4/7/2024).

Minimnya pengetahuan tentang aturan perumahan ini jugalah yang menyebabkan banyaknya pengembang perumahan yang tidak menyediakan sarana permakaman, atau fasilitas umum lainnya bagi warga perumahan. Padahal, sarana permakaman merupakan bagian prasarana, sarana dari perumahan yang diatur dalam Bab IV pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

“Jika dari awal mereka tahu tentang aturan itu, tentu kegaduhan ini tak perlu terjadi,” jelasnya.

Lantaran telah kadung terjadi maka dalam persoalan ini, ia meminta pemkab segera mendorong para pengembang untuk menyediakan sarana permakaman karena hal itu memang wajib dipenuhi. Jika terus dibiarkan, warga penghuni perumahan akan kesulitan untuk mencari lokasi permakaman saat nantinya ada keluarga mereka yang meninggal dunia.

“Pengembang kan bisa bekerja sama dengan warga sekitar yang telah memiliki lahan permakaman. Itu bisa jadi salah satu solusi,” jelasnya.

Selain menyoroti mengenai sarana permakaman, Exsadi juga menyoal tentang prasarana, sarana lainnya yang tak kalah penting bagi warga perumahan. Menurutnya, banyak pengembang yang belum melengkapi prasarana, sarana yang mereka janjikan pada penghuni perumahan. Di antaranya, prasarana jalan, sarana rekreasi, atau olahraga, sarana taman, atau ruang terbuka hijau, sarana tempat ibadah. Padahal, sanksi terhadap pelanggaran ini sangat serius.

“Para pengembang dapat didenda sebesar Rp5 miliar. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 151 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru) Lampung Utara, Johansyah menyatakan bahwa penyediaan sarana pemakaman bukanlah sebuah keharusan. Sebab, belum ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut.