Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kegiatan dan Fasilitasi Paralegal dengan Dana Desa Rawan Jerat Pidana

Kegiatan dan Fasilitasi Paralegal dengan Dana Desa Rawan Jerat Pidana

1577
BERBAGI
Ilustrasi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali, menilai ‎kegiatan ‎pembentukan dan fasilitasi paralegal‎ yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa 2016 berpotensi “mengantarkan” para pihak yang terlibat di dalamnya ke jeruji besi.

“Alasannya jelas, karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk membentuk dan memfasilitasi Paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat desa disinyalir belum memenuhi persyaratan,” tegas dia saat ditemui di gedung DPRD, Kamis (15/6).

Karjuli ‎memaparkan, berdasarkan Undang – Undang nomor 16/2011 tentang bantuan hukum, Peraturan Pemerintah nomor 42/2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum‎ dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10/2015 serta kesepakatan antara Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan Menkum dan HAM ditegaskan bahwa bantuan hukum yang akan dilakukan oleh organisasi bantuan hukum harus terakreditasi di Kemenkumham.

‎”Sejauh ini hanya ada dua LBH di Kotabumi yang telah terakreditasi yakni LBH Menang Jagad dan LBH Fiat Yustisia. Jadi, jangan ngejerumusin orang orang Desa ke dalam penjara,” tandasnya.

Ketua LBH Menang Jagad ini menyarankan kepada semua pihak terkait untuk menanyakan hal ini langsung kepada Kementerian Desa maupun Kemenkumham baik pusat atau provinsi jika masih belum mengerti dengan apa yang diuraikannya.

Menurutnya, Paralegal itu bertugas untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat serta mendorong demokrasi dalam hal ini masyarakat Desa‎‎. Namun, secara definisi, Paralegal adalah seorang yang mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum tapi tidak dapat beracara di pengadilan atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Hanya seorang advokat yang bisa beracara dan hanya seorang notarislah yang bisa mengesahkan suatu perbuatan hukum.

“Kalau (masih) enggak ngerti, suruh tanya ke Kemendesa atau Kemenkumham pusat atau provinsi,” tegas sekretaris Partai Golkar Lampung Utara ini dengan lantangnya.‎

Sayangnya, hingga pukul 13:15 WIB, Kepala BPMPD, Edward Kesuma belum berhasil dikonfirmasi seputar persoalan ini.

Sebelumnya, Rabu pagi (15/6), BPMPD menggelar rapa‎t bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan salah satu LBH yang diduga akan ditunjuk untuk membentuk Paralegal yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa. ‎Sayangnya, rapat yang dipimpin oleh Kepala BPMPD Edwar Kusuma melarang awak media meliput kegiatan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Loading...