Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kejari Kotabumi Gelar Penyuluhan Hukum bagi Para Pejabat Lampura

Kejari Kotabumi Gelar Penyuluhan Hukum bagi Para Pejabat Lampura

100
BERBAGI
Ketua TP4D Kejari Lampung Utara, Dicky Zahar‎uddin (tengah) memberikan penerangan hukum kepada para pejabat Pemkab Lampung Utara
Ketua TP4D Kejari Lampung Utara, Dicky Zahar‎uddin (tengah) memberikan penerangan hukum kepada para pejabat Pemkab Lampung Utara, Rabu (24/1/2018).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Untuk mencegah terjadinya kerugian negara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara melakukan penerangan hukum kepada seluruh pimpinan instansi di lingkungan Pemkab, Rabu (24/1/2018).

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Kejari Lampung Utara. TP4D ini dimotori oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari dan berisikan sejumlah jaksa lainnya.

“Karena salah satu tugas utama TP4D ialah meminimalkan potensi kerugian negara makanya kami melakukan kegiatan penerangan hukum ini,” jelas Kasi Intel Kejari Lampung Utara, Dicky Zaharuddin, Rabu (24/1/2018).

Melalui kegiatan ini, seluruh aparatur pemerintah mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara diharapkan terus berpedoman pada aturan saat bekerja.

“Tujuannya supaya tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian harinya,” jelasnya.

Dicky juga mengatakan, kegiatan ini juga menekankan kepada setiap aparatur pemerintah untuk tidak memanfaatkan jabatannya bagi kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam ranahnya rasuah seperti yang diatur dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Undang – Undang Tipikor ini berlaku bagi perorangan atau juga badan hukum,” kata dia.

Dengan tetap berpedoman pada aturan, Dicky menuturkan, tak akan ada peluang untuk mencairkan dana yang notabene tak ada kegiatannya atau kegiatannya belum selesai alias fiktif. Para aparatur juga harus melakukan pemeriksaan secara administrasi maupun pemeriksaan lapangan sebelum mencairkan dana.

“Jangan sampai pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pencairan dana, apalagi kalau sampai fiktif,” tegasnya.