Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kejari Lampung Utara Gelar Pelayanan Hukum di Kecamatan Sungkai Barat

Kejari Lampung Utara Gelar Pelayanan Hukum di Kecamatan Sungkai Barat

311
BERBAGI
Perwakilan BPD Kubuhitu, Sungkai Barat, Zainal saat meminta solusi atas persoaan yang sering mereka hadapi.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Puluhan aparatur desa di Kecamatan Sungkai Barat antusias mengikuti kegiatan pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara di aula Kecamatan Sungkai Barat, Selasa pagi (2/10/2018).

Kegiatan pelayanan hukum yang difasilitasi oleh Camat Sungkai Barat, Abdurahman ini ‎dimanfaatkan dengan baik oleh para aparatur desa dengan mempertanyakan solusi atas persoalan hukum yang kerap kali mereka hadapi di lapangan.

Zainal Utad dari Badan Permusyawaratan Desa Kubuhitu misalnya, mempertanyakan mengenai seputar kegiatan pendampingan hukum dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari Lampura mulai dari besaran anggaran, pola kerja kegiatan pendampingan hukum dan TP4D hingga ‎potensi terjadinya saling tumpang tindih tugas antara pihak kejaksaan dengan pihak lainnya.

“Apakah kegiatan pendampingan hukum dan TP4D ini bisa dimasukan ke dalam anggaran desa. Lalu, apakah kalau kami ikut pendampingan dan TP4D tidak akan mematahkan peranan badan – badan lainnya,” tanya dia kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lampura, M. Reza Kurniawan dan Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Renaldho Ramadhan.

Di akhir pertanyaannya, Zainal juga tak ketinggalan meminta solusi terbaik untuk ‎mengatasi oknum – oknum yang kurang bertanggung jawab yang acap kali membuat mereka tidak nyaman dalam bekerja.

“Bagaimana caranya kami menghadapi oknum – oknum itu di lapangan karena mereka sering membuat mereka tidak nyaman dalam bekerja,” terangnya.

‎Menyikapi pertanyaan – pertanyaan tersebut, M. Reza Kurniawan menjelaskan bahwa sejatinya kegiatan pendampingan hukum dan TP4D sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis.

Kendati demikian, ia tak melarang‎ kepada aparatur desa mengalokasikan anggaran pendampingan hukum dan TP4D bagi mereka yang menginginkannya sepanjang sesuai dengan aturan yang ada.

“Pendampingan hukum dan TP4D itu gratis. Kalau desa mengalokasikannya ke dalam ‎anggaran desa, itu hak bapak/ibu,” papar dia.

Sementara mengenai sistem kerja TP4D, ia mengatakan, TP4D mengutamakan kerahasiaan kepada desa – desa yang menjalin kerja sama dalam TP4D. Setiap kekurangan yang ada dalam pembangunan fisik yang akan dikerjakan oleh desa selalu mereka minta sempurnakan jika memang ditemukan hal seperti itu.

“Pada prinsipnya, TP4D fokus pada tindak pencegahan terjadinya potensi kerugian negara makanya kalau ada kekurangan akan segera kami minta sempurnakan,” urainya.

Ditambahkan Renaldho, peranan pendampingan dan TP4D dalam pembangunan desa sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap peranan badan/instansi/pihak lainnya yang berkaitan dengan desa. Pihaknya memiliki peranan sendiri dan tak akan mencampuri persoalan di luar kewenangan mereka.

“Justru keberadaan pendampingan hukum khususnya TP4D ‎akan semakin membuat aparatur desa lebih nyaman dalam bekerja. Dengan tergabung dalam TP4D, potensi terjadinya kesalahan yang kerap digunakan oknum – oknum nakal dapat diminimalisir,” kata dia.

Loading...