Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kejari Lampura Gelar Pelayanan Hukum bagi Aparatur Desa Abung Tengah

Kejari Lampura Gelar Pelayanan Hukum bagi Aparatur Desa Abung Tengah

205
BERBAGI
Kegiatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kasi Datun Kejari Lampura, M. Reza Kurniawan
Kegiatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kasi Datun Kejari Lampura, M. Reza Kurniawan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kejaksaan Negeri Lampung Utara kembali melakukan pelayanan hukum kepada aparatur desa di Abung Tengah di aula Kecamatan Abung Tengah, Kamis (27/9/2018) sekitar pukul 11.00 WIB.

‎Laju dialog pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kejari Lampung Utara melalui M.Reza Kurniawan (Kepala Seksi Perdata dan Pidana Umum/Kasi Datun) ini berjalan cukup ‘hidup’. Banyak aparatur desa yang menggunakan kesempatan ini untuk mempertanyakan seputar persoalan hukum berikut solusinya yang kerap terjadi di lapangan.

‎Sebelum menjawab sejumlah pertanyaan dari aparatur desa, M. Reza menjelaskan kepada para peserta bahwa hendaknya para aparatur desa tidak lagi sungkan maupun takut dengan pihak kejaksaan. Kesan menakutkan dari kejaksaan hendaknya dibuang jauh – jauh karena sudah tak agi sesuai dengan saat ini.

“‎Kejaksaan bukanlah momok yang menakutkan karena fokus utama kami lebih mementingkan tindakan pencegahan ketimbang memenjarakan orang,” terang Kasi Datun Kejari Lampura, M. Reza Kurniawan usai kegiatan.

Kebijakan pencegahan atau preventif yang dianggap lebih efektif dan efisien oleh pihak kejaksaan ini merupakan salah satu perubahan pandangan/strategi. Dengan demikian, potensi terjadinya kerugian negara dapat dipangkas sedemikian rupa.

“Untuk apa memenjarakan orang tapi mereka malah tidak bisa mengambilkan kerugian negara,” tuturnya.

Menurut hemat M. Reza, ada baiknya para aparatur desa/instansi meminta pendampingan/pendapat hukum bilamana berencana melakukan sebuah kegiatan. Dengan adanya pendampingan/pendapat hukum ini maka para aparatur desa maupun warga akan mendapat bantuan hukum manakala terbentur persoalan hukum.

Bantuan hukum itu dapat dalam bentuk penyelesaian sengketa perkara perdata/tata usaha negara. Pihaknya akan terlebih dulu mengedepankan penyelesaian sengketa di ‎luar pengadilan jika memang masih bisa diselesaikan dalam level tersebut.

“C‎ontohnya bila terjadi kelebihan pembayaran dari sebuah kegiatan, kami akan sarankan agar kerjaannya disempurnakan atau kelebihannya dikembalikan ke negara,” paparnya.

Di sisi lain, Camat Abung Tengah, Mulyadi melaui sekretarisnya, Anton WR‎ menuturkan, pihaknya dan aparatur desa merasa sangat terbantu dengan pelayanan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dengan sengaja cara mendatangi sejumlah kecamatan.

“Wawasan hukum kami dan aparatur desa semakin‎ bertambah dengan kegiatan pelayanan hukum ini. Semoga, aparatur desa tertarik untuk melakukan kordinasi lebih lanjut dengan pihak kejaksaan dalam bentuk kerja sama,” kata dia.

Loading...