Kejari Lampura Terus Dalami Kasus Dana Simpan Pinjam Abung Tengah Rp1,3 M

Proses pemeriksaan pada enam kelompok simpan pinjam yang dilakukan oleh tim Inspektorat Lampura.
Proses pemeriksaan pada enam kelompok simpan pinjam yang dilakukan oleh tim Inspektorat Lampura, Kamis (24/3/2022).
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Kejaksaan Negeri Lampung Utara masih terus mendalami kasus dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah sebesar Rp1,3 miliar. Diperkirakan dalam waktu dekat ini perkembangan terbaru mengenai kasus ini sudah akan mereka sampaikan ke publik.

“(Kasus‎ dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah) masih dalam proses‎ penanganan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara (Lampura), I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (10/5/2022).

Ia meyakini dalam waktu dekat, perkembangan terbaru mengenai kasus yang sedang mereka tangani itu sudah dapat mereka sampaikan ke publik melalui media massa. Dengan demikian, publik akan mengetahui perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut.

“Mohon bersabar. Mudah – mudahan dalam waktu dekat perkembangannya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Kasus dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah ini mulai ditangani‎ Kejari Lampura sejak awal April lalu. Penanganan kasus ini dimulai setelah mereka menerima pelimpahan persoalan tersebut dari Inspektorat Lampung Utara.

Pelimpahan kasus ini dikarenakan pihak Inspektorat Lampura menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan fakta jika Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Abung Tengah periode 2019 – 2021 ternyata belum berbadan hukum.

“(Penyelidikan ini merupakan) tindak lanjut hasil‎ pemeriksaan Inspektorat yang menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut,” jelas I Kadek Dwi Ariatmaja pada Selasa (12/4/2022).

I Kadek mengatakan, dana yang dimaksud itu adalah dana yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Badan Usaha Bersama antardesa (Bumades) ABTHolding Company Abung Tengah. Sumber dana sendiri berasal dari dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) eks PNPM sebesar Rp1,3 miliar.

‎”Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana tersebut (sudah diperiksa), dan (persoalan ini) masih dalam pengembangan,”‎ paparnya.

I Kadek mengakui, tak menutup kemungkinan penyelidikan yang mereka lakukan ini meningkat statusnya menjadi penyidikan di masa mendatang. Namun, peningkatan status itu seluruhnya bergantung pada fakta – fakta yang mereka temukan di tahap penyelidikan.

Di sisi lain, Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Lampung Utara, M. Ridho Al-Rasyidi membenarkan jika mereka telah melimpahkan perkara dana eks PNPM pada Korps Adhyaksa pada 4 April lalu. Pelimpahan itu dilakukan karena hasil pemeriksaan mereka secara marathon menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan fakta jika Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Abung Tengah periode 2019 – 2021 ternyata belum berbadan hukum.

“Sampai akhir periode, UPK itu enggak bisa memberikan laporan tertulis seputar penggunaan dana itu,” terang dia.