Kejati Bentuk Tim untuk Usut Dugaan Korupsi TPS Tulangbawang

  • Bagikan
Ilustrasu korupsi. (© Isa Perkasa)

Zainal Asikin/teraslampung.com

BANDAR LAMPUNG – Tertkait dugaan proyek fiktif pada pembangunan kantor dan tempat pembuangan sampah (TPS) tahun 2014 di Kabupaten Tulangbawang proyek senilai Rp2,7 miliar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera bentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait proyek tersebut.

Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat mengatakan, informasi adanya dugaan fiktif pada sebuah proyek di Kabupaten Tulangbawang memang sudah di tangannya. “Ya ini kan baru saya terima, untuk itu sesegera mungkin kami akan bentuk tim. Tim ini nantinya akan melakukan penyelidikan ke lapangan dengan tahap awal puldata dan pulbaket,” kata Yadi, Senin  (15/9).

Menurutnya, jika melihat laporan yang diterima dugaan proyek fiktif senilai Rp2,7 miliar tersebut sudah cukup jelas. Namun Yadi mengaku harus menelaah lebih dulu, jangan sampai sia-sia, jika dalam menentukan apakah satu kasus bisa dilakukan penyelidikan atau tidak setelah dilakukan telaah awal.

“Akan kami telaah lebih dulu, baru kita lakukan wawancara pudata pulbaket kan memang seperti itu prosesnya,” kata dia.

Diketahui, proyek yang diduga fiktif tersebut telah dilaporkan oleh Komisi Pemantau Korupsi Nasional (KPKN) ke Kejati Lampung.

“Proyek ini diduga fiktif, karena realisasi di lapangan tidak ada. Kalau tanahnya sudah di beli seluas dua hektar. Tapi kenapa, bangunan kantor dan TPS nya kok tidak dibangun. Padahal itu kan sudah jelas anggaranya sudah ada,” kata Ketua Umum KPKN Lampung, Faisal Habib, Minggu (14/9).

Faisal menjelaskan, dugaan fiktif pada proyek pembangunan kantor dan TPS di Kabupaten Tulangbawang tersebut. Rencananya pembangunannya, akan di lakukan dan dikerjakan oleh Dinas PU Kabupaten Tulangbawang.

“Ini kan aneh, uang untuk pembangunannya sudah ada tapi kok proyek pembangunan itu tidak dikerjakan,” jelasnya.

Menurut Faisal, KPKN akan terus mendorong kepada aparat penegak hukum (Kejati Lampung) untuk segera menyikapinya.

“Kami tidak akan terus mendorongnya, karena ini adalah merupakan kewajiban kami sebagai kontrol sosial. Selain itu juga, untuk memberikan efek jera kepada birokrat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tandasnya.

  • Bagikan