Kejati Kebut Puldata dan Pulbaket Kasus Korupsi Dana Umrah Fiktif

Umrah (ilustrasi)

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, kini sedang berusaha keras menyelesaikan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dugaan program umrah fiktif Provinsi Lampung tahun 2013 senilai Rp 21,5 miliar. Program umrah untuk 850 peserta itu diduga sarat penyimpangan.Tidak  lama lagi, kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Kami saat ini tengah melakukan puldata dan pulbaket. Perkembangannya bagus. Selama  proses tersebut, ada saat pemberitahuan ke pelapor selama 30 hari jika ada laporan yang kurang. Saya belum bisa menjelaskan lebih jauh, sudah sampai sejauh mana puldata dan pulbaketnya” kata Yadi, saat dikonfirmasi Teraslampung.com, Minggu (6/7).

Yadi Rachmat mengaku pihaknya belum bisa memastikan, kasus ini bisa jadi naik ke tahap penyidikan. Namun, kata dia, jika tak ditemukan bukti kasusnya kemungkinan besar akan mandek.

“Nah, kalau sudah masuk tahap penyelidikan tidak bisa dihentikan. Nanti kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan, baru akan kami beritahukan, sekarang kan masih dalam penyelidikan. Kami belum bisa beberkan siapa-siapa saja yang diperiksa,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, kasus ini mencuat bermula dari dipecahnya salah satu nama peserta umrah menjadi beberapa nama. Hal itu menimbulkan kecurigaan sejumlah kalangan. Kuat dugaan,  program umrah ini ada permainan anggaran yang dilakukan Biro Bina Mental provinsi Lampung. 

Pemprov Lampung pada ABPD 2013 menganggarkan biaya umroh sebesar Rp 21,5 miliar untuk 850 peserta umrah. Masing-masing peserta mendapatkan alokasi dana senilai Rp25 juta. Namun, faktanya Biro Bina Mental yang bertanggungjawab atas program tersebut baru merealisasikan sebanyak 285 orang sepanjang tahun 2013, hingga Maret 2014.

Sepanjang tahun 2014, sisa kuota umroh sebanyak 565 orang atau setara dengan Rp14,125 miliar. Rencanana, 565 orang itu akan kembali diberangkatkan umrah tahap kloter selanjutnya. Penggunaan APBD 2013 sudah melebihi batas akhir tahun anggaran, sedangkan dalam realisasi anggaran umroh pada Biro Bina Mental Sekdaprov Lampung, gelombang terakhir sudah melebihi batas waktu itu.  Pemprov Lampung tetap memberangkatkan 29 orang untuk umrah ke tanah suci.

Belum diketahui apakah sisa anggaran umrah 2013 sebesar Rp14,125 miliar untuk 565 orang dimasukan ke kas daerah atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta itu  Kejaksaan Tinggi Lampung  melakukan penyelidik kasus tersebut. 

Berita Terkait: Program Umrah Sudah Sedot Dana Rp 21,5 Miliar
Baca Juga: DPRD Lampung Pernah Curigai Program Umrah Gratis untuk Amankan Kekuasaan Sjachroedin