Beranda Teras Berita Kejati Lampung Teliti Berkas Kasus Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau Berkedok Mitigasi...

Kejati Lampung Teliti Berkas Kasus Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau Berkedok Mitigasi Bencana

218
BERBAGI
Kapal penyedot pasir Gunung Anak Krakatau yang dipergoki Polrairud Polda Lampung dan tim Kementerian Lungkungan Hidup, Selasa (23/12/2014).

Zainal Asikin/Teraslampung.com


BANDARLAMPUNG-Kejaksaan tTnggi (Kejati) Lampung bergerak cepat meneliti berkas perkara kasus Mitigasi Bencana berkedok pengerukan pasir ilegal di wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK) di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan PTEval.


Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, mengungkapkan, berkas perkara kasus Mitigasi Bencana pengerukan pasir ilegal wilayah GAK Lamsel masih diteliti penyidik Kejati Lampung. (Baca: Tim Menteri Lingkungan Hidup dan Polairud Pergoki Kapal Penyedot Pasir Gunung Anak Krakatau).


“Sudah kita terima berkasnya dari minggu kemarin dari Polda, segera kita teliti, dan nanti kalau ada kekurangan, akan kita kembalikan dulu berkasnya ke polda,  berikut petunjuknya, agar segera dilengkapi,”ujar Yadi, Selasa (3/3)


Mudah-mudahan, sambung Yadi, minggu depan penyidik sudah menentukan sikap terkait kelanjutan perkara Mitigasi Bencana tersebut.


 “Iya, mudah-mudahan minggu ini kita sudah menentukan sikap,”ujar Yadi.


Sementara, sebelumnya diberitakan, Hasil gelar perkara Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dan Direktorat kriminal khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung, menyimpulkan bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus pengerukan pasir illegal dan masalah mitigasi bencana di perairan Pulau Sebesi Wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK) Kabupaten
Lampung Selatan.


Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih,  mengaku pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus pengerukan pasir ilegal di wilayah perairan Pulau Sebesis gunung anak Krakatau (GAK) Kabupaten Lampung Selatan. (Baca: Polda Tetapkan Bos PT EVAL Pengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau Sebagai Tersangka).
“Dari hasil gelar perkara Ditkrimsus dan Ditpolair, hasil paparan penyidik menentukan adanya tersangka lain dalam perkara tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup dan penambangan pasir illegal,”ujar Sulistyaningsih.


Untuk perkara tindak pidana lingkungan hidup dan penambangan pasir, Mantan Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung menuturkan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sudah ditetapkan tersangkanya yakni, Suharsono sebagai Direktur PT Eval.


”Dalam kasus ini, diperlukan pemeriksaan terhadap ahli Vulkanologi, Pertambangan dan Badan Nasional Penanggulangan bencana guna meyakinkan penyidik atas keterangan saudara Suharsono sebagai Direktur PT Eval yang dalam keterangannya tersangka selalu beralasan bahwa Mitigasi cukup memiliki kajian ilmiah saja. Berkas perkara ini akan segera
dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan dilengkapi alat bukti petunjuk yang ada,”ungkap Sulis.(Baca: Bupati Rycko Menoza Diperiksa Polda Terkait Penambangan Gunung Anak Krakatau). 


Ditambahkannya, dalam kasus ini diperlukan juga pemeriksaan ahli dari Pelayaran terkait keberadaan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal China yang berada di Kapal keruk KM Mandala 8, dan mereka bukan termasuk dalam kru kapal melainkan hanya sebagai operator alat keruk.


Selain itu, sambung Sulis perlu dilakukan pemanggilan kembali terhadap tersangka Suharsono. Pemanggilan tersebut untuk mengetahui siapa yang telah memerintahkan ketiga orang Warga Negara Asing (WNA) asal China untuk bekerja di kapal keruk Mandala 8.


”Karena ketiga warga China itu diperintahkan oleh owner kapal PT Global Mandiri melalui Firman Rolan, ini untuk mengungkap masalah pelayarannya,”kata dia.


Untuk menentukan status tiga warga China yang berada di kapal keruk KM Mandala 8, lanjut Sulis, perlu dilakukan konfrontir antara Direktur PT Eval Suharsono dengan Direktur PT Merindo saudara Liem Damayanti.


”Agar saksi Rudi Santoso dan Alwi dilakukan pemeriksaan, karena kedua orang tersebut yang menjadi penghubung antara saudara Suharsono dengan Saudara Liem Damayanti,”jelasnya.


Diketahui sebelumnya, dalam perkara tersebut, Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza SZP dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Sutono, turut diperiksa oleh penyidik bagian Subdit  IV tindak pidana tertentu (Tipiter) Krimsus Polda Lampung terkait MoU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan PT Eval terkait masalah  mitigasi bencana di Pulau Sebesi Wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK).


Dalam kasus ini Polda Lampung, sudah menetapkan satu tersangka kasus pengerukan pasir illegal atasnama Suharsono selaku Direktur PT Eval.