Hukum  

Kejati Prioritaskan Perkara Korupsi Rp 2 M di Disnakertrans

Bagikan/Suka/Tweet:

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG –Kejaksaan Tinggi Lampung akan memprioritaskan pengananan kasus korupsi proyek fiktif di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung  tahun anggaran 2013 senilai Rp 2 miliar. Setelah ditinggal mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Sarjono Turin,  penanganan kasus tersebut sempat mandek. Saat ini berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung untuk segera diproses.

“Sudah dilimpahkan berkasnya ke pidsus untuk ditindak lanjuti.Saya baru saja dapat informasi dari ketua timnya. Kami akan  tunggu saja apa petunjuk dari pidsus nantinya, apakah nanti mau diturunkan sprinlid ataupun sprindiknya. Perkara itu tetap jalan, baru dilimpahkan ke pidsus artinya tidak benar jika dibilang mandek,”kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat Yadi, Selasa (24/6).

Menurut dia, perkara tersebut adalah salah satu prioritas Kejati yang harus segera diselesaikan. Kejati sejauh ini sudah sangat lama mengumpulkan data (Puldata) dan bahan keterangan (Pulbaket).

“Perkara ini memang sudah lama. Namun, dalam menangani perkara kami harus telitidan memerlukan banyak bukti untuk dijadikan landasan bentuk perlawanan hukumnya. Kalau terkait informasi adanya dugaan suap dalam perkara tersebut, kami tidak ingin masuk. Ya pastinya, kami akan lihat saja bagaimana nanti,” papar dia.

Saat ditanyakan kenapa baru sekarang berkas perkara tersebut mendadak dilimpahkan ke pidsus, Yadi pun enggan berkomentar. Apalagi ketika dikaitkan dengan pindahnya Sarjono Turin yang saat itu menjabat sebagai Asintel.

“Saya tidak bisa terlalu jauh berkomentar. Apalagi terkait itu (Sarjono Turin), saya tidak tahu menahu. Yang jelas baru saja saya dapat informasi kalau perkara Disnakertrans tetap berjalan dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pidsus. Tinggal kita tunggu saja,”tegas dia.

Diketahui sebelumnya, diduga dua orang oknum jaksa di Kejati Lampung, menerima suap untuk menghentikan penyidikan atas dugaan korupsi di Disnakertrans Provinsi Lampung. Dugaan korupsi Disnakertrans Lampung senilai  Rp2 miliar merupakan akumulasi dari 40 kegiatan yang dipecah-pecah.

Antara lain proyek pengadaan benda koleksi museum senilai Rp155 juta, pengadaan alat mesin pengolahan pupuk organik Rp1,5 miliar (termasuk dana pendamping), angkutan transmigrasi dan barang bawaan senilai Rp570 juta, dan pengadaan pembekalan transmigrasi senilai Rp114,4 juta.

Selain itu, kegiatan pekerjaan perlengkapan kantor senilai Rp 98 juta, sewa penginapan tempat belajar dan makan minum peserta pelatihan tata graha tiga angkatan. Masing-masing ada dana penginapan sebesar Rp196 juta dan rehabilitasi tembok kantor senilai Rp75 juta.