Kekerasan oleh PNS-Aparat, LBH Bandarlampung Minta Pemkot dan Pemprov Beri Sanksi Tegas

  • Bagikan
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung meminta kepada Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemprov Lampung memberikan sanksi yang tegas terhadap aparat/pegawainya yang diduga melakukan kekerasan dan tidak humanis dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal itu terkait dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan PNS/aparat BPBD Bandarlampung, Disdukcapil, dan RSU Abdul Moeloek terhadap warga.

“LBH Bandarlampung juga mendorong terhadap proses penegakan hukum yang sudah berjalan dan sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Polresta Bandarlampung agar dilakukan secara profesional supaya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkeadilan bagi korban,” kata Direktur LBH Bandalampung, Chandra Muliawan, Rabu (8/9/2021).

Chandra mengatakan, selama penerapan PKM di Kota Bandarlampung banyak masyarakat yang beroperasi sebagai pedagang kecil. Mereka terpaksa melakukan itu karena perlu mencari nafkah untuk keluarganya. Apa lagi pemerintah tidak memberikan solusi terkait sumber penghasilan masyarakat selama PPKM diterapkan.

“Namun ketika mereka keluar rumah untuk mencari nafkah, harus berhadapan secara fisik dengan pihak aparat penegak hukum maupun aparat/pegawai pemerintah daerah. Aparat penegak hukum/pegawai pemerintah melakukan pembubaran dengan cara-cara yang tidak humanis dan cendrung menimbulkan keributan,” kata Chandra.

Pada awal bulan September ini sudah ada tiga peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat/pegawai pemerintah daerah terhadap masyarakat sipil. Yaitu, pertama, kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung pada 1 September 2021 terhadap seseorang yang ingin mengurus data kependudukan, justru berujung pelayanan yang tidak humanis bahkan represif.

Kedua, kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat/pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung pada 3 September 2021 terhadap pedagang kuliner UMKM yang berjualan di depan kantor BPBD Bandar Lampung di Jalan Kapten Tandean, Tanjung Karang Pusat. Tindakan itu dilakukan karena diduga pedagang tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker.

Ketiga, kekerasan yang diduga dilakukan oleh Satpam Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUD AM) pada 7 September 2021 terhadap seorang nenek pedagang air panas keliling, tindakan tersebut hingga membuat lebam di bagian bibir.

Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat/pegawai pemerintahan tersebut menjadikan citra buruk dan jauh dari pelayanan publik yang humanis dan melanggar Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat harus adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, profesional, tidak mempersulit, dan lainnya yang sesuai dengan asas-asas pelayanan publik.

“Karea pada dasarnya aparat/pegawai yang merupakan mesin birokrasi berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Maka dengan demikian Ombudsman RI Perwakilan Lampung harus merespon kejadian-kejadian tersebut di atas sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk,” tandasnya.

  • Bagikan