Beranda News Pusiban Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Lampung Masih Tinggi

Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Lampung Masih Tinggi

195
BERBAGI
Asisten Deputi Perlindungan Anak dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan memamparkan mencegah anak bermasalah dengan hukum.
Asisten Deputi Perlindungan Anak dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan memamparkan mencegah anak bermasalah dengan hukum.

TERASLAMPUNG.COM — Asisten Deputi Perlindungan Anak dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah faktor-faktor terjadinya anak berhadapan dengan hukum.

“Kami ingin mungubah persepsi-persepsi masyarakat tentang anak sebab selama ini persepsi orang tua terhadap anak itu salah. Orang tua menganggap anak itu miliknya sehingga anak diperlukan semena-mena,” jelasnya di acara sosialisasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, di Bandarlampung, Senin, 24 Februari 2020.

Menurutnya di Lampung tindakan kekerasan terhadap anak masih tinggi maka dibutuhkan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak untuk minumbulkan efek jera.

“Pelaku kekerasan terhadap anak harus tegas dan keras agar menimbulkan efek jera misalnya pelaku selain dihukum pidana juga dikebiri kimia dan ini sudah dipraktekan di Surabaya,” ungkapnya

Selain itu Hasan mengharapkan masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap anak yang akan melakukan tindak pidana.

“Hal ini seharusnya masyarakat bisa mengantisipasi misalnya isu-isu yang terkait terorisme, narkoba. Intinya untuk melindungi anak bukan hanya pemerintah tapi juga tugas masyarakat agar anak tidak berhadapan dengan hukum,” katanya.

Kemudian kepada para orang tua dia mengharapkan dapat menjalankan tugasnya menurut aturan dan agama serta menciptakan lingkungan yang peduli terhadap anak.

“Para orang tua harus paham di lingkungannya jika ada hal-hal yang dapat membahayakan anak di daerahnya seperti narkoba, buliying, kekerasan dan penyebaran pornografi bisa dicegah. Bisa dengan pembinaan misalnya kecuali sudah tidak bisa dibina dan diingatkan harus diproses secara hukum,” jelas Hasan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Theresia Sormin mengakui tindakan kekerasan terhadap anak di daerah ini masih tinggi terutama di dua kabupaten.

“Tahun 2019 kami menangangi 115 kasus kekerasan kepada anak dan tertinggi terjadi di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran. Dari total kasus yang kami tangani sekitar 30an persen di dua kabupaten itu,” jelasnya.

Pemprov Lampung, kata Theresia sudah maksimal melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak bahkan mendapat apresiasi dari kementerian.

“Upaya kita sudah maksimal dengan membentuk Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak. Saat ini baru dua di Metro dan Lampung Selatan tapi bulan Maret tahun saya sudah minta di semua kabupaten sudah terbentuk,” kata Theresia.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung mulai tahun ini sudah menyiapkan satu rumah aman bagi anak dan perempuan yang bermasalah dengan hukum.

“Tahun ini sedang mempersiapkan rumah aman selama ini numpang di Dinas Sosial, tahun ini kita baru bisa sewa rumah untuk rumah aman itu,” katanya.

“Fungsi rumah aman itu untuk perlindungan, pendampingan dan penanganan, di sana ada dokter, psikiater serta lawyer,” ujar Theresia Sormin.

Dandy Ibrahim

Loading...