Kelangkaan Pupuk: Pengecer dan Distributor Nakal akan Ditindak

  • Bagikan

Iwan J Sastra/Teraslampung.com


Pupuk bersubsidi (ilustrasi)

KALIANDA – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kabupaten Lampung Selatan, akan menindak tegas para pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk subsidi ke petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani.

Pasalnya, sesuai dengan Surat Keputusan (SK)  Bupati Lampung Selatan bahwa pengedaran pupuk bersubsidi hanya dikhususkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani yang ada dimasing-masing wilayah kecamatan di Lampung Selatan.

“Mulai tahun 2015 pengawasan pupuk bersubsidi di kabupaten ini (Lamsel, red) akan terus kami perketat. Artinya, jika didapati ada pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, akan diberikan sangsi tegas. Sebab, pupuk subsidi memang dikhususkan bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan),” ujar Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Yanti Sriyani, mewakili Kepala DPTPH Lamsel Ir. Muferdi, kepada Teraslampung.com, diruangkerjanya, Senin (5/1).

Yanti menuturkan, pihaknya memastikan kelangkaan pupuk bersubsidi di Lamsel tidak akan terjadi. Sebab menurutnya, DPTPH Lamsel telah mengusulkan kuota pupuk subsidi pada tahun 2015 ini disesuaikan dengan kebutuhan petani yang terdaftar dalam gabungan kelompok tani.

“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani jangan berharap bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena pupuk subsidi ini khusus bagi petani yang memiliki kelompok tani,” terangnya.

Diungkapkannya, jika disuatu wilayah terdapat petani yang memperoleh pupuk bersubsidi namun petani tersebut bukan dari anggota kelompok tani diwilayahnya, maka pupuk yang didapat dianggap ilegal.

“Kami akan langsung berikan sangsi tegas bagi keduanya, baik itu petani yang membeli maupun pengecernya. Sebab, para pengecer maupun distributor sudah diberikan sosialiasi tentang aturan pendistribusian pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, DPTPH juga sudah menerapkan aturan dan tata-cara pengaduan bagi para kelompok tani jika mendapatkan kelangkaan pupuk subsidi dimasing-masing wilayahnya. Artinya, petani bisa melaporkan kelangkaan pupuk tersebut melalui petugas kecamatan. Dan petugas kecamatan yang nantinya akan menelusuri penyebab dari kelangkaan tersebut.

“Petugas kecamatan nanti yang bakal menegur para distributor, jika terdapat permainan soal penyaluran pupuk bersubsidi ini. Sebab, antara petugas kecamatan dan distributor sudah memiliki surat perjanjian jual beli (SPBJ),” katanya.

Berita Terkait: Diduga Ada “Permainan”, Pupuk Bersubsidi Menghlang di Prigsewu 

  • Bagikan