Beranda Teras Berita Keluarga Terdakwa Kasus Korupsi Jalinpantim Minta Kejati Periksa Beberapa Pihak

Keluarga Terdakwa Kasus Korupsi Jalinpantim Minta Kejati Periksa Beberapa Pihak

197
BERBAGI
Zainal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG
Salah satu keluarga terdakwa perkara korupsi Jalan Lintas Pantai Timur
(Jalinpantim) M Natsir (51), mantan Kepala TU Dinas Bina Marga, meminta agar
pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menjalankan perintah pengadilan untuk
memeriksa beberapa pihak yang diduga memiliki andil dalam perkara tersebut.

“Ini
bukan sakit hati, tetapi kami minta keadilan. Karena dalam kasus ini, ada pihak
yang paling bertanggung jawab tetapi tidak tersentuh dengan hukum. Kami akui
kakak kami M Natsir bersalah, tetapi tidak sebesar apa yang sudah di dakwakan
dan ini tidak sepadan,” kata Zainal Abidin, adik kandung terdakwa M.
Natsir, Minggu (10/8).

Zainal Abidin
menjelaskan, hal itu berdasarkan salinan putusan pengadilan yang ia peroleh,
bahwa majelis hakim memerintahkan agar kejaksaan memeriksa beberapa pihak yang
dianggap memiliki andil dalam perkara tersebut.

“Kami juga ada bukti-bukti lain perkara itu.
Tapi maaf, untuk bukti itu belum bisa saya buka sekarang,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga mempertanyakan
keabsahan surat pernyataan dari terdakwa Dwi Haryono (almarhum), menyatakan
bahwa daftar nominatif yang sudah diubah itu benar dan‎​ ia (Dwi Haryono-Red)
bertanggung jawab bila terjadi kesalahan dikemudian hari. Surat
pernyataan itu diberikan kepada pejabat, Surat Perintah Membayar (SPM) Dwi
Farida Kristowati.
“Keabsahan itu harus diperiksa lebih teliti, karena
yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berpikir logika saja, SPM akan keluar bila
dianggap layak, karena jika tidak layak tidak akan dikeluarkan. “Benar atau
tidak? Pernyataan itu kan diketik, jika ada tanda tangannya, tanda tangan itu
harus diperiksa asli atau tidak,” jelas dia.‎​ 
Dalam
salinan putusan majelis hakim diterangkan, menimbang bahwa timbulnya kerugian
keuangan negara dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni –
Ketapang -Way Jepara tahun anggaran 2008 dan 2009 senilai Rp 25 miliar,
tidaklah adil dan cukup bila hanya dibebankan kepada para terdakwa  M
Natsir (51), Kepala TU Dinas Bina Marga (DBM); Yusman (53) , pegawai Administrasi
Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Lampung; dan Haryono selaku Bendahara
Pengeluaran Pembangunan Jalinpantim.
Karena
banyak pihak yang telah berperan dan memberikan andil untuk terjadinya kerugian
keuangan negara.

Para pihak itu
adalah seluruh tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan jalan dan jembatan
Bakauheni – Ketapang -Way Jepara TA 2008 dan 2009 yang lalai melaksanakan
kewajibannya untuk membuat daftar nominatif secara benar dan tepat waktu. Kemudian
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan (SNVT
PJJ) Provinsi Lampung, pada saat itu yakni Arif Hidayat sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran. Di dalam salinan putusan itu disebutkan, terhadap para pihak tersebut
majelis hakim serahkan kepada institusi kejaksaan untuk mengambil sikap dan
menindaklanjutinya.

Sementara itu,
Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung Agus Salim saat dikonfirmasi perkara
tersebut mengatakan, evaluasi putusan hakim seperti yang disebutkan biasanya
akan dikaji terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada perkara ini,
adalah Tindak Pidana Khusus.

“JPU
laporan dari putusan itu apa tindak lanjutnya. Saya yang bertugas di bagian
intelijen hanya supporting  kasus-kasus yang dilaksanakan oleh kejaksaan,
sekarang informasi itu (tindak lanjut) belum saya dapatkan,” kata Agus
Salim melalui ponselnya kepada teraslampung.com, Minggu
(10/8).

Berdasarkan
data sebelumnya, ketiga terdakwa M Natsir (mantan Kepala TU Dinas Bina Marga),
Yusman (Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan) dan Haryono
(Bendahara Pengeluaran Pembangunan Jalinpantim) divonis empat tahun penjara
karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan korupsi
bersama-sama sebagaimana diancam dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI Tahun 1999.

Selain vonis
empat tahun penjara, ketiga terdakwa juga dijatuhi denda masing-masing sebesar
Rp 250 juta oleh majelis hakim. Jika para terdakwa tidak bisa membayar denda,
maka diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan.

Loading...