Beranda Iklan Advetorial Kembali Raih Opini WTP, Pemprov Lampung Diingatkan Tingkatkan Kualitas Informasi dan Akuntabilitas

Kembali Raih Opini WTP, Pemprov Lampung Diingatkan Tingkatkan Kualitas Informasi dan Akuntabilitas

267
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Teraslampung — BPK RI terus mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pada waktu mendatang.

“Peningkatan itu dapat dilakukan dngan mengoptimalkan penatausahaan asset tetap untuk menyusun neraca pemerintah daerah dan memberikan perhatian terhadap kualitas dan fungsi database tunggakan pajak kendaraan bermotor,” kata anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada DPRD Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (9/6/2016).

Penyerahan LHP  BPKI dilakukan Moermahadi didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Sunarto kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Deddy Afrizal dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Hadir pada acara tersebut, antara lain, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, anggota FORKOPIMDA, dan para pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Lampung.

Penyerahan LHP Keuangan Pemprov Lampung 2015 oleh BPK RI kepada Ketua DPRD Lampung.
Penyerahan LHP Keuangan Pemprov Lampung 2015 oleh BPK RI kepada Ketua DPRD Lampung.

Anggota V BPK RI menyampaikan aspirasi atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Lampung beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP. Capaian ini tentu saja tidak terlepas dari peran DPRD Provinsi Lampung.

BPK RI terus mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pada waktu mendatang.

“Peningkatan itu dapat dilakukan dngan mengoptimalkan penatausahaan asset tetap untuk menyusun neraca pemerintah daerah dan memberikan perhatian terhadap kualitas dan fungsi database tunggakan pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.

Oleh karena itu, BPK berharap agar opini laporan keuangan hendaknya bukan menjadi tujuan akhir Opini WTP merupakan cerminaan akuntabilitas , sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayaanan kepada masyarakat.

Selain itu, BPK mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan , sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang   Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jwab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporn hasil pemeriksaan diterima.

Dalam LHP tersebut, Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2015 mendapatkan opini profesional atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah Opini WTP kedua bagi Pemprov Lampung di era kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri.

WTP_03Menurut Anggota V BPK  RI Moermahadi Soerja Djayanegara , pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Opini BPK RI atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan  baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam rangka menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota pada umumnya.

“Audit Laporan Keuangan oleh BPK tersebut merupakan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Lampung di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (9/6/2016).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Lampung di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (9/6/2016).

Untuk itu, Wakil Gubernur menyambut  baik kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI. Hal ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya di bidang keuangan.

Pemerintah Provinsi Lampung dinilai telah berhasil menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Berbasis Akrual untuk Tahun Anggaran 2015,  sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas dan setara kas diterima atau dibayarkan.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen modern (sektor publik) yang   bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperlukan tidak sekadar basis kas.

Sejak diterbitkannya Standar Akuntansi Berbasis Akrual, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel  semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 telah selesai dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung  secara tepat waktu. Diharapkan, di masa yang akan datang, kualitas Laporan Keuangan juga dapat ditingkatkan.

ADVETORIAL