Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kemendagri Minta Plt Bupati Lampura Batalkan Rolling Pejabat

Kemendagri Minta Plt Bupati Lampura Batalkan Rolling Pejabat

1178
BERBAGI
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Lampura, Hendry
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Lampura, Hendry

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Para pejabat Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang menjadi ‘korban tsunami’ promosi/pemindahan/pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, kebijakan Sri Widodo terkait persoalan ini diminta segera dibatalkan oleh pihak Kemendagri.

‎”Kami memang belum dapat bertemu dengan beliau (Didik Suprayitno,red) tapi berdasarkan hasil wawancara wartawan dengan beliau hari ini, Kemendagri sudah keluarkan putusan bahwa rolling pejabat eselon Pemkab Lampura harus dibatalkan,” papar (mantan) Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Lampura, Hendry, melalui ponselnya, Senin (16/4/2018).

BACA: ‎Dirolling Plt Bupati, Puluhan Pejabat Lampura Ngluruk ke Kantor Pemkab

‎Hendry menuturkan, keputusan untuk meminta pembatalan ini ditegaskan dalam surat yang dikirimkan oleh pihak Kemendagri kepadanya. Bahkan, surat ‘sakti’ itu telah dikirimkannya pada Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo.

“Sesuai dengan pernyataan beliau, surat yang berisikan permintaan pembatalan itu sudah dikirimkan kepada Pak Sri Widodo,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut Hendry, tidak ada alasan bagi Plt Bupati, Sri Widodo untuk tidak menjalankan apa yang telah diinstrusikan tersebut. Keputusan dari pihak Kemendagri ini tentu tidak sembarangan karena berpijak pada aturan yang ada.

BACA: Dirolling Plt Bupati, Puluhan Pejabat Lampura Ngluruk ke Kantor Pemkab

“Sebagai pemimpin, beliau (Sri Widodo,red) wajib menjalankan yang berlandaskan pada aturan,” tegas dia.

Sementara, (mantan) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR‎), Syahbudin berharap, Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo segera menjalankan apa yang tertulis dalam surat Kemendagri.

Kendati demikian, hendaknya apa yang disampaikannya ini jangan dianggap sebagai sebuah sikap yang tak rela kehilangan jabatan melainkan hanya tak ingin pimpinannya tidak terus mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

“Jabatan itu amanah, sepanjang sesuai aturan, kami semua ikhlas menerimanya,” terangnya.‎

Sebelumnya, Puluhan (mantan) pejabat Pemkab Lampung Utara (Lampura) ‘korban’ dari mutasi/pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sri Widodo dikabarkan ngluruk ke kantor Gubernur Lampung, Senin pagi (16/4/2018).

BACA: Syahbudin Klaim Masih Sah Jabat Kadis PUPR Lampung Utara

‎Mereka ingin mempertanyakan kejelasan status mereka lantaran dikabarkan pihak Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan seputar polemik rolling pejabat di Lampura. Apalagi sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi yang memuat pelanggaran dalam sistem mutasi/promosi/pencopotan jabatan di Lampura belum lama ini.

Loading...